BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Tim Pemerintah Provinsi menggelar rapat lanjutan pembahasan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Rabu (16/7/2025).
Rapat berlangsung di Ruang Gabungan DPRD Kalteng dengan fokus untuk memastikan dokumen RPJMD benar-benar mencerminkan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat.
Ketua Pansus DPRD Kalteng, Yetro M. Yoseph, menegaskan pentingnya pembahasan RPJMD dilakukan secara cermat dan menyeluruh. Menurutnya, dokumen ini tidak boleh dianggap sebagai formalitas administratif semata.
“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bukan sekadar dokumen administratif. Substansinya harus mencerminkan kondisi faktual di lapangan dan dapat diimplementasikan secara konsisten,” ujar Yetro.
Ia juga menambahkan bahwa RPJMD merupakan arah pembangunan lima tahunan yang akan menentukan keberhasilan pembangunan daerah di masa mendatang.
Oleh karena itu, perlu keterlibatan dan komitmen penuh dari semua pihak untuk menyusun dokumen yang tepat sasaran.
Sementara itu, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, menekankan pentingnya kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan.
Ia menilai konsistensi adalah kunci keberhasilan implementasi RPJMD.
“Konsistensi terhadap program prioritas merupakan hal yang paling utama. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan diturunkan ke dalam program tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hingga penganggaran,” jelas Herson.
Ia juga menegaskan bahwa evaluasi tahunan terhadap capaian kinerja akan menjadi tolok ukur utama. Jika pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan dalam RPJMD, maka risiko gagalnya pencapaian target pembangunan akan semakin besar.
“Setiap tahun, capaian kinerja akan dievaluasi. Apabila tidak dijalankan sesuai dokumen, maka target pembangunan berisiko tidak tercapai,” tegasnya.
Pembahasan RPJMD ini diharapkan menghasilkan dokumen yang responsif terhadap tantangan pembangunan daerah dan selaras dengan visi-misi kepala daerah terpilih nanti. (asp)
