BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan kunjungan kerja ke DPRD dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, baru-baru ini.
Kunjungan tersebut dalam rangka pendalaman substansi dan mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.
Kunjungan yang digelar di Kota Bandung itu bertujuan untuk menyerap referensi, wawasan, serta praktik terbaik dalam proses penyusunan RPJMD, terutama dalam hal harmonisasi substansi antara lembaga legislatif dan eksekutif, penyelarasan dengan dokumen perencanaan nasional dan regional, serta strategi pelibatan publik dan pemangku kepentingan.
Ketua Pansus DPRD Kalteng, Yetro M. Yoseph, menjelaskan bahwa pihaknya ingin memastikan penyusunan RPJMD Kalteng 2025–2029 dapat berjalan optimal, partisipatif, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
“Kami ingin belajar dari Provinsi Jawa Barat yang telah dikenal memiliki praktik perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, sistematis, dan terintegrasi dengan baik,” kata Yetro.
“Ini penting untuk memastikan RPJMD Kalteng nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan di daerah,” lanjut politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Dalam pertemuan tersebut, pihak DPRD dan Bappeda Jawa Barat turut memaparkan bagaimana proses sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dilakukan sejak tahap awal perencanaan hingga pengesahan RPJMD.
Selain itu, strategi Jawa Barat dalam melibatkan publik serta pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan juga menjadi perhatian utama delegasi dari Kalimantan Tengah.
Yetro menambahkan, hasil dari kunjungan kerja ini akan menjadi masukan penting dalam pembahasan internal Pansus bersama Pemprov , termasuk dalam hal penyusunan prioritas pembangunan, penguatan indikator kinerja, serta pencapaian target pembangunan daerah lima tahun ke depan.
“Pendekatan yang dilakukan Jawa Barat dapat menjadi contoh bagaimana proses perencanaan pembangunan daerah bisa berjalan dengan baik dan mendapat dukungan semua pihak,” ujarnya.
Pansus DPRD Kalteng berharap kunjungan ini memperkuat kapasitas lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, serta mendorong lahirnya dokumen RPJMD yang berkualitas dan aplikatif di lapangan. (asp)
