BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Tomy Irawan Diran, menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi di beberapa wilayah di Kalteng, termasuk Kabupaten Katingan.
Menurut Tomy, meskipun pendanaan program ini sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat, bukan berarti pemerintah daerah bisa lepas tangan dalam pengawasannya.
“Pendanaan memang langsung dari kementerian, tetapi mekanisme pengawasan tetap perlu dilakukan daerah, terutama terkait transparansi keuangan dan pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya, Jumat (10/10/2025).
Ia menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat adalah keterbatasan fasilitas dan akses menuju lokasi sekolah yang masih sulit dijangkau, terutama di daerah pedalaman.
Kondisi ini, lanjut Tomy, membuat sebagian orang tua belum berani atau mampu melepas anaknya untuk bersekolah.
Selain itu, Ketua Fraksi PAN ini menilai masih ada pekerjaan rumah besar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kalteng.
“Program Sekolah Rakyat ini sebenarnya menjadi peluang besar untuk membantu anak-anak yang belum memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan,” jelasnya.
Tomy mencontohkan, di Kota Palangka Raya sudah ada sekitar 75 siswa yang tertampung di Sekolah Rakyat. Namun, jumlah itu masih jauh dari cukup karena masih banyak anak-anak yang belum terakomodasi akibat keterbatasan daya tampung dan lokasi sekolah yang jauh dari pemukiman.
Ia menekankan bahwa peran pemerintah kabupaten dan provinsi harus lebih aktif dalam memastikan program ini berjalan sesuai tujuan.
“Koordinasi antara pemerintah kabupaten dan kementerian harus diperkuat agar tujuan utama Sekolah Rakyat, yaitu membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat kurang mampu, dapat tercapai,” pungkas legislator dapil Kalteng V ini.
Melalui pengawasan yang optimal, diharapkan Sekolah Rakyat benar-benar menjadi solusi nyata bagi pemerataan pendidikan di Kalimantan Tengah, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan wilayah terpencil. (asp)
