BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti kondisi keuangan daerah yang dinilai masih terbatas akibat belum optimalnya realisasi transfer dana dari pemerintah pusat.
Situasi ini membuat ruang fiskal daerah semakin sempit, sementara kebutuhan pembiayaan publik terus meningkat.
Anggota DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan bahwa penurunan transfer dana dari pusat berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
“Semua jenis transfer pusat, baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun bagi hasil, mengalami penurunan. Sementara daerah harus menanggung kebutuhan belanja pegawai yang terus bertambah,” ucap Sudarsono, Senin (13/10/2025).
Politikus Golkar ini menegaskan, dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah provinsi harus lebih cermat dalam menyusun anggaran dengan menempatkan program prioritas sebagai fokus utama.
“Dalam kondisi seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah menajamkan program. Hal-hal yang benar-benar mendesak diprioritaskan, sementara kegiatan yang kurang urgent perlu dikurangi,” tambahnya.
Menurutnya, DPRD bersama pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan berbagai badan pendapatan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, guna mengoptimalkan potensi penerimaan asli daerah (PAD).
“Beberapa waktu lalu kami turun langsung ke Pulau Besau untuk menyinkronkan data yang berhubungan dengan potensi pendapatan, seperti perusahaan pengguna air permukaan,” lanjutnya.
Selain itu, Sudarsono juga menyoroti potensi besar dari sektor pajak, terutama kendaraan bermotor dan alat berat, yang dinilai belum tergarap maksimal.
“Data menunjukkan jumlah alat berat yang masuk ke Kalimantan Tengah mencapai ribuan unit, terutama untuk mendukung proyek strategis nasional. Ini seharusnya bisa menjadi sumber PAD yang signifikan jika ada sinergi yang jelas antar instansi,” ungkapnya. (asp)
