BALANGANEWS, KAPUAS – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Noor Fazariah Kamayanti, turun langsung ke daerah pemilihan untuk melaksanakan reses perorangan di Desa Pematang, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, baru-baru ini.
Dalam suasana penuh keakraban di salah satu rumah warga, masyarakat dari berbagai kalangan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka.
Mayoritas usulan berkaitan dengan kebutuhan peningkatan infrastruktur dasar dan fasilitas umum desa.
Noor Fazariah menyampaikan, persoalan yang paling banyak disuarakan masyarakat Desa Pematang adalah kondisi jalan yang dinilai masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar lebih layak digunakan sepanjang tahun.
“Jalan yang saat ini sudah dibangun dengan semen, menurut warga, masih membutuhkan perbaikan agar lebih kuat, tahan lama, dan nyaman dilalui, terutama saat musim hujan,” ungkapnya, Selasa (11/11/2025).
Selain perbaikan jalan, masyarakat juga menyoroti perlunya peningkatan sarana keagamaan di wilayah tersebut.
“Warga berharap dukungan pemerintah melalui jalur aspirasi legislatif dapat mempercepat perbaikan sarana tersebut,” tuturnya.
Menurut Noor Fazariah, aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan hasil reses kepada pimpinan DPRD Kalteng.
Ia memastikan setiap masukan masyarakat akan diperjuangkan agar dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Saya akan berupaya memperjuangkan apa yang disampaikan warga. Setiap aspirasi yang muncul adalah bentuk perhatian dan harapan masyarakat terhadap kemajuan desanya,” tegasnya.
Legislator dari daerah pemilihan Kabupaten Kapuas ini menilai, kegiatan reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan wadah memperkuat hubungan dan komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat.
Ia berharap, aspirasi yang dihimpun dari lapangan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar kebijakan agar program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat pedesaan.
“Melalui kegiatan reses ini, kami berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat semakin erat, sehingga kebijakan pembangunan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” tutupnya. (asp)
