BALANGANEWS, KOTAWARINGIN BARAT – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Riska Agustin, turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses perorangan di Desa Pangkalan Satu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), baru-baru ini.
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi dan keluhan, khususnya terkait kondisi infrastruktur jalan desa yang masih memprihatinkan.
Dalam dialog yang berlangsung hangat bersama warga, Riska menerima banyak masukan terkait jalan desa yang rusak dan sulit dilalui baik saat musim hujan maupun kemarau. Kondisi ini, menurut warga, sering kali menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
“Masyarakat berharap pembangunan infrastruktur jalan ini dapat terus berlanjut dan menjangkau seluruh wilayah desa,” ungkapnya, Selasa (11/11/2025).
Riska menuturkan, masyarakat juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang sejak September lalu telah mulai melakukan pengecoran jalan secara bertahap. Namun, ia menilai, pembangunan harus terus ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga.
Legislator perempuan asal daerah pemilihan Kobar, Lamandau dan Sukamara itu menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Kami akan berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan perbaikan jalan Desa Pangkalan Satu. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat,” tegasnya.
Riska menambahkan, perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan desa bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menjadi pondasi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.
Ia berharap kegiatan reses dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dan wakil rakyat, sehingga aspirasi yang disampaikan bisa menjadi dasar kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Melalui kegiatan reses ini, kami berharap hubungan antara masyarakat dan wakil rakyat semakin erat, sehingga setiap kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat di tingkat desa,” tutupnya. (asp)
