BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Juru Bicara Daerah Pemilihan (Dapil) I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas, Agie, menyampaikan bahwa pelaksanaan reses terbaru secara umum berjalan lancar.
Meski demikian, ia menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan yang terus dikeluhkan masyarakat dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Agie saat membacakan laporan hasil reses Dapil I dalam rapat, Senin (5/1/2026).
Ia mengungkapkan, salah satu keluhan utama masyarakat adalah lambatnya realisasi aspirasi hasil reses sebelumnya maupun hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Selain itu, kesenjangan pembangunan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan dinilai masih cukup lebar.
“Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, akan mempertajam kecemburuan sosial antar daerah dan berpotensi memicu konflik,” ucapnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Agie menyampaikan sejumlah saran konkret sebagai bahan perhatian pemerintah daerah.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota Palangka Raya, khususnya dalam sinkronisasi anggaran pembangunan.
Sebagai prioritas, Agie menyebut perlunya betonisasi titian kayu di kawasan pesisir sungai seperti Pahandut dan Langkai guna menjamin keselamatan masyarakat yang setiap hari memanfaatkan sarana tersebut untuk beraktivitas.
Selain infrastruktur permukiman, sektor pertanian dan perkebunan rakyat juga menjadi sorotan.
Ia mendorong agar distribusi bibit, pupuk bersubsidi, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) segera direalisasikan untuk memulihkan produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di bidang konektivitas antarwilayah, Agie menekankan pentingnya perbaikan jalan lintas kabupaten, seperti ruas Kuala Kurun–Katingan Tengah, dengan standar kualitas yang mampu menahan beban kendaraan berat agar tidak cepat mengalami kerusakan.
Standar serupa juga diharapkan diterapkan pada ruas-ruas jalan strategis lainnya di wilayah Dapil I.
Selain itu, Agie juga menyoroti perlunya kejelasan terkait pelaksanaan Program Huma Betang, termasuk peningkatan insentif bagi Mantir Adat dan Ketua RT sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat akar rumput.
“Masalah ini sudah kami sampaikan pada reses masa persidangan terdahulu, namun hingga reses terbaru dilaksanakan belum ada kejelasan yang jelas,” pungkasnya. (asp)