BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Sumadi, mengingatkan agar upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara bijak, tanpa mengorbankan akses ekonomi masyarakat yang bergantung pada pertanian dan perkebunan.
“Penegakan aturan itu penting, tetapi pemerintah juga harus memberi solusi agar warga tetap bisa berusaha secara legal dan ramah lingkungan,” ujarnya, Kamis (8/5/2025).
Sumadi menilai, sebagian masyarakat masih kurang memahami aturan pembukaan lahan, sehingga dibutuhkan pendekatan edukasi dan alternatif teknis untuk mencegah konflik sosial maupun kesulitan ekonomi.
Ia mendorong pemerintah mengadakan pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) serta menyediakan peralatan pertanian modern sebagai dukungan nyata bagi petani agar tidak lagi mengandalkan metode pembakaran.
“Kalau masyarakat diberi pilihan yang lebih baik, mereka pasti akan mengikuti. Pemerintah jangan hanya melarang, tapi juga hadir dengan solusi,” tegasnya.
Menurut Sumadi, kebijakan karhutla harus mengedepankan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi. Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal agar setiap langkah penanganan karhutla bersifat inklusif dan tidak merugikan warga kecil. (udi)
