Balanganews, Palangka Raya – Gangguan kesehatan yang dialami beberapa siswa SDN 3 Bukit Tunggal usai mengonsumsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memantik sorotan legislatif. Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, menilai program gizi pemerintah memiliki dampak positif, namun pengelolaan di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu elevasi standar operasional.
Khemal mengungkap, hasil pertemuannya dengan ahli gizi dan pengelola dapur sekolah menunjukkan bahwa program ini membutuhkan sistem kontrol berlapis, terutama pada kualitas bahan dan proses distribusi menu.
“Ini bukan soal menolak program, tapi soal menjamin mutu sejak bahan mentah sampai ke piring anak. Kita minta SPPG tidak abai pada SOP, termasuk pengecekan usia simpan produk pangan,” ujarnya, Kamis (9/10/2025).
Menurutnya, insiden ini dapat menjadi momentum audit internal dapur produksi, agar tidak terjadi lagi kelalaian yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik pada program yang sebenarnya sangat dibutuhkan masyarakat.
Ia turut mendorong agar daftar vendor dan sumber bahan baku dipetakan dengan jelas serta diuji berkala oleh dinas teknis agar potensi penggunaan bahan kedaluwarsa atau tidak sesuai standar bisa dicegah.
“Kita ingin orang tua merasa aman, bukan was-was. Jamin dulu kualitasnya, baru bicara keberlanjutan. Tidak ada toleransi untuk bahan kedaluwarsa di program anak sekolah,” tegasnya.
Meski demikian, ia tetap menyampaikan dukungan pada MBG sebagai intervensi kebutuhan dasar bagi generasi muda. “Arah kebijakannya sudah benar. Sekarang tinggal eksekusi lapangannya harus lebih presisi, konsisten, dan transparan,” tutup Khemal.(yud)
