BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan videotron di Kota Palangka Raya dinilai belum dapat digarap secara maksimal. DPRD Kota Palangka Raya pun meminta Pemerintah Kota segera menyelesaikan regulasi teknis yang menjadi dasar pelaksanaannya.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengatakan secara prinsip pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum melalui peraturan daerah. Namun, aturan tersebut masih membutuhkan regulasi turunan agar pemanfaatan videotron, termasuk mekanisme pemungutan pendapatannya, dapat berjalan.
“Untuk Kominfo, potensi pendapatan dari videotron belum bisa terserap karena aturan teknisnya belum lengkap. Kami mendorong agar Peraturan Wali Kota segera diselesaikan,” ujar Subandi, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, penyelesaian Peraturan Wali Kota (Perwali) menjadi salah satu langkah penting agar potensi penerimaan dari reklame digital dapat segera dikelola. Jangan sampai keberadaan sarana videotron yang memiliki nilai ekonomi justru belum memberikan kontribusi bagi daerah karena persoalan regulasi.
Selain aturan pelaksana, Subandi menilai kesiapan sarana dan prasarana juga perlu diperhatikan. Pengelolaan videotron harus didukung sistem yang memadai sehingga pemanfaatannya dapat berlangsung secara tertib sekaligus memberikan hasil yang optimal.
Ia juga meminta perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi. Menurutnya, pengelolaan sumber PAD tidak dapat berjalan sendiri-sendiri karena membutuhkan keterlibatan sejumlah OPD, terutama dalam hal regulasi, pengawasan, pengelolaan sarana, hingga mekanisme penerimaan.
“Yang penting bagaimana seluruh potensi yang ada bisa dikelola dengan baik dan tidak terhambat oleh persoalan teknis maupun koordinasi antar-OPD,” katanya.
Subandi menegaskan, optimalisasi videotron merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas sumber penerimaan tanpa hanya bergantung pada sektor pajak dan retribusi yang sudah berjalan.
Karena itu, ia berharap kendala regulasi maupun persoalan teknis yang masih dihadapi OPD penghasil PAD dapat segera dituntaskan. Dengan begitu, potensi pendapatan dari videotron dan sektor lainnya dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target PAD Kota Palangka Raya pada 2026. (asp)