BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah dinilai perlu diikuti dengan pelayanan yang mudah dijangkau. Salah satunya melalui pola jemput bola seperti Program Ngaliling Lewu yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya.
Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, menyambut baik program tersebut. Menurutnya, kehadiran layanan pembayaran pajak di wilayah kelurahan memberikan pilihan yang lebih praktis bagi masyarakat.
Tidak semua wajib pajak memiliki kesempatan untuk mendatangi kantor Bapenda. Karena itu, pelayanan yang dibawa lebih dekat ke lingkungan warga dinilai dapat menjadi solusi sekaligus mendorong masyarakat menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
“Yang penting masyarakat diberikan kemudahan. Ketika layanan hadir lebih dekat, warga tentu lebih mudah melakukan pembayaran dan tidak harus menyisihkan waktu khusus untuk datang ke kantor,” ujar Hap, Sabtu (18/7/2026).
Ia menilai pendekatan tersebut juga dapat dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan komunikasi dengan wajib pajak. Petugas bisa memberikan informasi secara langsung mengenai pembayaran, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu sampai jatuh tempo.
Hap berharap Ngaliling Lewu terus dikembangkan dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Kelurahan yang belum mendapatkan layanan serupa diharapkan dapat masuk dalam agenda pelayanan berikutnya.
“Program ini jangan hanya dilihat dari penerimaannya, tetapi juga bagaimana membangun kebiasaan masyarakat untuk tertib membayar pajak. Kalau pelayanan semakin mudah, kesadaran itu akan lebih mudah tumbuh,” katanya.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut menegaskan, peningkatan kepatuhan pajak pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pelaksanaan Ngaliling Lewu pada 1–15 Juli 2026 sendiri mencatat penerimaan PBB-P2 sebesar Rp56.347.768 dari pelayanan di lima kelurahan.
Bapenda juga mencatat pelayanan pembayaran pajak di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah menghasilkan Rp9.052.936 melalui 50 transaksi. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa layanan langsung dapat membantu mendekatkan akses pembayaran pajak kepada masyarakat. (asp)