BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Kondisi kualitas udara yang menurun akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian DPRD Kota Palangka Raya. Sekolah diminta lebih adaptif dalam mengatur kegiatan belajar, terutama aktivitas yang dilakukan di luar ruangan.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mendukung langkah Dinas Pendidikan dalam menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi udara. Menurutnya, perlindungan terhadap kesehatan peserta didik harus menjadi pertimbangan utama ketika kabut asap mulai berdampak pada kualitas udara.
“Kami mendukung penyesuaian kegiatan belajar yang dilakukan Dinas Pendidikan. Kalau kualitas udara sedang tidak baik, kesehatan dan keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas,” ujar Subandi, Jumat (31/7/2026).
Ia mengatakan sekolah perlu memperhatikan perkembangan kualitas udara sebelum melaksanakan kegiatan di luar kelas. Apabila kondisi tidak memungkinkan, aktivitas luar ruangan sebaiknya dialihkan atau dihentikan sementara hingga keadaan kembali lebih aman.
Menurut Subandi, penggunaan masker juga perlu diperhatikan ketika peserta didik maupun tenaga pendidik harus melakukan aktivitas di luar ruangan. Langkah sederhana tersebut dapat membantu mengurangi paparan partikel asap.
“Sekolah harus melihat kondisi di lapangan. Kalau kualitas udara sudah tidak memungkinkan untuk kegiatan luar ruangan, sebaiknya jangan dipaksakan. Keselamatan siswa harus didahulukan,” katanya.
Subandi juga mengingatkan peran orang tua selama kondisi kabut asap masih berlangsung. Anak-anak perlu dibatasi dari aktivitas luar rumah yang tidak diperlukan dan dibiasakan menggunakan masker ketika berada di luar.
Selain perlindungan dari paparan asap, ia mendorong orang tua memastikan anak mendapatkan asupan makanan bergizi dan waktu istirahat yang cukup. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kondisi tubuh selama kualitas udara belum kembali normal.
Di sisi pemerintah, Subandi meminta pemantauan kualitas udara dilakukan secara berkala. Informasi tersebut menurutnya harus menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan dalam menentukan langkah pembelajaran di sekolah.
“Jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan perkiraan. Kondisi udara harus dipantau dan keputusan terkait kegiatan sekolah disesuaikan dengan data yang ada,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPBD dan instansi terkait. Dengan koordinasi yang baik, penanganan dampak kabut asap terhadap lingkungan pendidikan dapat dilakukan lebih cepat dan terarah.
Subandi berharap kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Menurutnya, langkah perlindungan terhadap peserta didik tetap harus berjalan bersamaan dengan upaya pencegahan karhutla di lapangan.
“Masyarakat juga harus ikut mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Kalau sumber asap bisa ditekan, dampaknya terhadap kesehatan, pendidikan dan aktivitas masyarakat juga dapat dikurangi,” pungkasnya. (asp)