BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Kota Palangka Raya menambah anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa rencana penambahan anggaran perlu didahului evaluasi terhadap alokasi dana dalam APBD murni, termasuk realisasi dan pemanfaatannya untuk kegiatan pencegahan maupun penanganan karhutla di lapangan.
“Kami berharap pembahasan perubahan APBD dapat segera diselesaikan. DPRD mendukung penuh kebijakan Pemkot menambah anggaran khusus karhutla pada APBD-P,” ungkap Subandi di Ruang Paripurna, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, DPRD akan meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai besaran anggaran yang telah dialokasikan, sisa pagu yang tersedia, serta efektivitas penggunaannya. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebutuhan tambahan dana sesuai ketentuan yang berlaku.
Subandi berharap penguatan anggaran dapat menunjang upaya Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mengantisipasi dan menangani karhutla. Pembahasan usulan tersebut akan dilakukan bersamaan dengan agenda APBD Perubahan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD.
Ia menjelaskan, proses pembahasan tetap mengikuti tahapan sesuai peraturan perundang-undangan. Setelah fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum, pemerintah daerah akan memberikan jawaban sebelum pembahasan berlanjut di tingkat Badan Anggaran (Banggar) dan Panitia Khusus (Pansus).
“Usai fraksi menyampaikan pandangan umumnya, pemerintah akan menanggapinya. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh Banggar dan Pansus sesuai mekanisme,” jelasnya.
Selain membahas kebutuhan anggaran karhutla, DPRD juga mencermati perkembangan pendapatan daerah. Hingga 31 Juli 2026, realisasi pendapatan Kota Palangka Raya mencapai lebih dari Rp581,3 miliar atau 48,52 persen dari target yang ditetapkan.
Subandi berharap capaian pendapatan daerah terus meningkat hingga akhir tahun. Menurutnya, optimalisasi pendapatan penting untuk mendukung keberlanjutan program pembangunan sekaligus memenuhi kebutuhan pembiayaan berbagai prioritas daerah, termasuk penanganan karhutla. (asp)