BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Dexlite dikhawatirkan memicu peningkatan biaya operasional usaha dan distribusi barang di Kalimantan Tengah. Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, meminta pemerintah bersama Pertamina mengevaluasi kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi pasokan BBM di daerah.
Hatir menilai kenaikan harga Dexlite sekitar Rp3.000 per liter berpotensi memberikan tekanan tambahan bagi pelaku usaha, terutama di tengah keterbatasan ketersediaan BBM jenis Dex dan Solar di Kalimantan Tengah.
“Untuk Kalimantan Tengah ini, khususnya yang seperti Dex dan Solar itu kan di sini terbatas. Sehingga kenaikan Dexlite ini saya yakin akan menambah kenaikan harga,” ujar politikus Partai Demokrat tersebut, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, dampak kenaikan harga BBM tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan, tetapi juga dapat memengaruhi biaya pengangkutan berbagai kebutuhan. Kenaikan ongkos operasional kendaraan, misalnya, berpotensi mendorong biaya pengiriman material bangunan seperti pasir dan berimbas pada harga jual kepada konsumen.
Karena itu, Hatir berharap kebijakan harga BBM turut memperhatikan kemampuan masyarakat dan kondisi distribusi di daerah. Ia juga meminta agar akses terhadap BBM bersubsidi diperluas sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus bergantung pada BBM nonsubsidi.
“Keinginan kami sebagai anggota Dewan, jangan dinaikkan. Kalau memang kenaikan pun seperti ini, hendaknya BBM subsidi, misalnya Biosolar, diperbanyak tempatnya,” tegasnya.
Selain persoalan harga, Hatir menyoroti antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang melayani pembelian Biosolar. Terbatasnya lokasi penyaluran dinilai dapat menyulitkan pengguna yang membutuhkan BBM tersebut untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari.
Ia juga meminta penjelasan mengenai antrean panjang yang kembali terjadi di sejumlah SPBU di Palangka Raya, termasuk yang berkaitan dengan Pertalite. Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditelusuri agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai ketersediaan pasokan.
“Kalau kami sih meyakini, kelihatannya stoknya yang dikurangi. Karena kita melihat tidak ada pergerakan ekonomi yang istimewa sekali, normal-normal saja,” katanya.
Hatir menegaskan, dugaan mengenai berkurangnya pasokan perlu diklarifikasi oleh pihak terkait melalui data dan penjelasan resmi. Ia mendorong Pertamina, pemerintah daerah, dan DPRD berkoordinasi untuk memastikan penyebab antrean serta kondisi distribusi BBM di lapangan.
Menurutnya, keterbukaan informasi penting agar masyarakat tidak terus dibayangi ketidakpastian terkait ketersediaan BBM. Kejelasan tersebut juga diperlukan sebagai dasar bagi pemerintah dan DPRD dalam menentukan langkah yang tepat untuk menjaga kelancaran distribusi serta mengantisipasi dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang. (asp)