BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pelaksanaan program pembangunan di Kota Palangka Raya menjadi perhatian Fraksi Partai NasDem DPRD setempat menyusul realisasi belanja daerah yang belum mencapai separuh dari pagu anggaran hingga akhir Juli 2026.
Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Kota Palangka Raya, Rana Muthia Oktari, meminta pemerintah kota menelaah kembali pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan optimal. Evaluasi diperlukan agar anggaran yang sudah direncanakan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan tidak terkendala menjelang penutupan tahun anggaran.
Berdasarkan data hingga 31 Juli 2026, belanja daerah tercatat sebesar Rp496,5 miliar atau 40,46 persen dari pagu lebih dari Rp1,2 triliun. Sementara pendapatan daerah mencapai Rp581,3 miliar atau sekitar 48,55 persen dari target Rp1,1 triliun.
Rana berpandangan, capaian tersebut perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret, terutama melalui pemetaan kegiatan yang mengalami hambatan. Pemerintah juga perlu memastikan tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai jadwal sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada akhir tahun.
“Realisasi belanja sebesar 40,46 persen hingga akhir Juli menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan pada sisa tahun anggaran,” kata Rana, Jumat (4/9/2026).
Ia menegaskan, upaya mempercepat belanja daerah harus dibarengi dengan pengawasan terhadap hasil pelaksanaannya. Menurutnya, anggaran yang terserap tinggi tidak akan berarti banyak apabila program yang dikerjakan tidak sesuai kebutuhan atau tidak memberikan manfaat nyata bagi warga.
“Percepatan penyerapan anggaran harus tetap mengedepankan efektivitas dan kualitas pelaksanaan program sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi NasDem juga menyoroti pentingnya menentukan kegiatan berdasarkan urgensi dan kebutuhan daerah. Dengan langkah tersebut, pemerintah diharapkan mampu memaksimalkan anggaran yang tersedia sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik.
Perhatian terhadap efektivitas belanja semakin penting karena pemerintah kota tengah menyusun rancangan Perubahan APBD 2026. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diusulkan sebesar Rp1,22 triliun, meningkat 2,41 persen dari pagu APBD murni. Adapun belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,27 triliun atau naik 4,26 persen.
Menurut Rana, perubahan anggaran seharusnya menjadi kesempatan untuk menyelaraskan kembali perencanaan dengan kebutuhan pembangunan yang paling mendesak. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan secara terukur, disertai pengawasan agar setiap program memiliki sasaran dan hasil yang jelas.
Ia mengingatkan bahwa APBD merupakan instrumen untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Palangka Raya,” pungkasnya. (asp)