BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya pada 2027 perlu dirancang berdasarkan hasil evaluasi penanganan sepanjang 2026. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintah daerah lebih efektif dalam menekan risiko kebakaran sekaligus melindungi masyarakat dari paparan kabut asap.
Wakil Ketua II Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh, menekankan bahwa penyusunan program dan anggaran penanganan karhutla tidak semestinya hanya berorientasi pada penambahan dana. Pemerintah perlu memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar mendukung pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan yang tepat sasaran.
Menurutnya, pengalaman menghadapi karhutla sepanjang 2026 harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Program yang terbukti efektif perlu dipertahankan, sedangkan kendala di lapangan harus diidentifikasi agar tidak kembali menghambat penanganan pada tahun berikutnya.
“Anggaran 2027 harus digunakan secara tepat dan tidak boros. Kita harus belajar dari kejadian 2026 agar karhutla dan kabut asap tidak kembali terulang,” tegasnya, Sabtu (12/9/2026).
Sri Ani menilai, langkah pencegahan perlu mendapat perhatian lebih besar sebelum memasuki periode rawan kebakaran. Persiapan tersebut dapat dilakukan melalui pemetaan kawasan rawan karhutla, peningkatan patroli, pembasahan lahan, penyediaan sumber air, serta memastikan peralatan pemadaman dan personel siap diterjunkan.
Ia menjelaskan, kesiapan sejak dini dapat membantu pemerintah mengantisipasi potensi kebakaran sebelum api meluas. Dengan demikian, penanganan tidak selalu bergantung pada pengerahan sumber daya besar ketika kebakaran sudah terjadi.
“Jangan sampai kita menghabiskan anggaran setiap tahun untuk memadamkan api, tetapi akar persoalannya tidak diselesaikan. Pencegahan harus diperkuat sehingga anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan hasil,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sri Ani meminta hasil evaluasi penanganan karhutla selama 2026 diterjemahkan menjadi langkah konkret dalam perencanaan kerja 2027. Setiap hambatan yang ditemukan di lapangan perlu ditindaklanjuti dengan solusi, sementara pola penanganan yang berjalan baik harus terus ditingkatkan.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program penanganan karhutla tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Pemerintah harus melihat hasil nyata dari pelaksanaan kebijakan, terutama dalam menekan kemunculan titik api dan mengurangi dampak kabut asap terhadap kehidupan masyarakat.
“Target kita bukan sekadar anggaran terserap, tetapi bagaimana 2027 masyarakat tidak lagi mengalami kondisi seperti 2026. Itu yang harus menjadi ukuran keberhasilan,” pungkasnya.
Sri Ani berharap perencanaan penanganan karhutla pada tahun mendatang semakin terarah dengan menempatkan pencegahan sebagai prioritas, sehingga risiko kebakaran dan dampaknya terhadap masyarakat Palangka Raya dapat ditekan. (asp)