BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya menjadi perhatian DPRD. Antrean kendaraan yang panjang dan tingginya harga BBM eceran dinilai perlu direspons melalui pengawasan distribusi yang lebih ketat agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, meminta pemerintah bersama pihak terkait menindaklanjuti dugaan praktik pelangsiran yang berpotensi mengganggu penyaluran BBM. Pembelian dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi, menurutnya, perlu diawasi agar tidak merugikan masyarakat.
“Persoalan ini harus menjadi perhatian bersama. Pengawasan di SPBU perlu diperketat agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan menguasai pembelian BBM,” ujar Hap, Rabu (16/9/2026).
Ia mengatakan, ketersediaan BBM dengan harga yang wajar sangat penting bagi masyarakat yang mengandalkan kendaraan untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Apabila distribusi tidak diawasi secara optimal, warga berisiko menghadapi kesulitan memperoleh bahan bakar, terutama ketika antrean di SPBU semakin panjang.
Hap juga mengingatkan bahwa pengawasan penyaluran BBM bersubsidi perlu memastikan bahan bakar diterima oleh masyarakat yang berhak. Dugaan pembelian berlebihan untuk kepentingan penjualan kembali harus menjadi perhatian agar distribusi tidak menyimpang dari peruntukannya.
“Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari justru kesulitan mendapatkan pasokan karena pembelian dalam jumlah besar dilakukan untuk kepentingan jual kembali,” katanya.
Menurut Hap, persoalan tersebut semakin membebani warga ketika mereka harus membeli BBM melalui penjual eceran dengan harga yang lebih tinggi. Harga BBM eceran di sejumlah lokasi disebut berkisar Rp14 ribu hingga Rp18 ribu per liter, sehingga menambah pengeluaran masyarakat, khususnya mereka yang tidak memiliki alternatif untuk memperoleh bahan bakar.
“Kondisi ini tentu membebani masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki pilihan selain membeli BBM eceran ketika harus menghadapi antrean panjang atau kesulitan mendapatkan BBM di SPBU,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Hap mendorong pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pembelian di SPBU hingga distribusi di tingkat pengecer. Ia menilai langkah tersebut perlu disertai penelusuran terhadap dugaan penyimpangan agar penyebab gangguan pasokan dapat diketahui dan ditangani sesuai ketentuan.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Palangka Raya memperkuat koordinasi dengan Pertamina, aparat penegak hukum, dan instansi terkait. Kerja sama tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran distribusi sekaligus mencegah praktik yang berpotensi merugikan konsumen.
“Pengawasan distribusi BBM harus diperkuat agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari situasi yang terjadi,” tegasnya.
Hap berharap penanganan persoalan BBM tidak hanya berfokus pada antrean di SPBU, tetapi juga memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan bakar tanpa terbebani harga eceran yang tinggi.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari persoalan distribusi ini. Pemerintah harus hadir memastikan BBM bisa diperoleh masyarakat dengan harga yang wajar,” tandasnya. (asp)