BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kota Palangka Raya perlu diperketat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan pasokan dapat diakses masyarakat sesuai peruntukannya. DPRD Kota Palangka Raya menyoroti pentingnya penerapan sistem verifikasi digital di SPBU guna mengantisipasi praktik pelangsiran yang diduga turut memicu antrean panjang.
Syaufwan Hadi meminta petugas SPBU menjalankan pemeriksaan secara cermat sebelum melayani pembelian BBM bersubsidi. Pencocokan data kendaraan dengan QR Code Pertamina dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah pengisian yang tidak sesuai ketentuan.
“Praktik pelangsiran ilegal yang memanfaatkan tangki modifikasi atau pembelian berulang jelas merampas hak masyarakat yang membutuhkan BBM bersubsidi,” ujarnya, Rabu (16/9/2026).
Sekretaris DPD PAN Kota Palangka Raya itu menilai dugaan pembelian BBM secara berulang untuk dijual kembali perlu mendapat perhatian serius. Selain berpotensi mengganggu distribusi bahan bakar, aktivitas tersebut juga dapat memperpanjang antrean dan menyulitkan warga yang membutuhkan BBM untuk menunjang pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari.
Dampaknya turut dirasakan di tingkat penjualan eceran. Harga BBM di sejumlah pengecer disebut mencapai Rp18.000 per liter, sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar ketika kesulitan memperoleh bahan bakar di SPBU.
Menurut Syaufwan, sistem digitalisasi pengisian BBM harus diterapkan secara konsisten, bukan sekadar menjadi persyaratan administratif. Petugas perlu memastikan data pada QR Code sesuai dengan identitas kendaraan yang melakukan pengisian.
“Petugas tidak boleh melayani kendaraan yang pelat nomornya tidak sesuai dengan QR Code Pertamina,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa upaya pengawasan tidak boleh hanya dibebankan kepada petugas di lapangan. Pemerintah daerah dan Pertamina perlu memastikan setiap SPBU menjalankan prosedur distribusi sesuai aturan, sekaligus melakukan evaluasi apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Syaufwan mendorong agar laporan atau temuan mengenai dugaan pelangsiran ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif. Jika terbukti terdapat pelanggaran, sanksi perlu diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk sanksi administratif hingga pencabutan izin apabila memang memenuhi dasar hukum untuk tindakan tersebut.
Ia berharap pengawasan yang konsisten dapat membantu menekan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan memperbaiki ketertiban pelayanan di SPBU. Dengan distribusi yang lebih terkontrol, masyarakat diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan bahan bakar sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Syaufwan menegaskan, penertiban harus dilakukan secara adil dan menyeluruh agar persoalan antrean panjang serta tingginya harga BBM eceran dapat ditangani tanpa merugikan masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi. (asp)