BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Kejelasan mekanisme pembelajaran jarak jauh (PJJ) saat kabut asap melanda menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melindungi kesehatan peserta didik di Kota Palangka Raya. DPRD Kota Palangka Raya melalui pembahasan bersama pihak terkait menyoroti perlunya indikator yang terukur agar perubahan sistem pembelajaran dapat dilakukan secara tepat.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Rabu (16/9/2026). Dalam pertemuan itu, Ketua Forum Relawan Pemadam Kebakaran dan Pertolongan Kota Palangka Raya, Okki Maulana, menyampaikan masukan mengenai perlunya pedoman yang jelas untuk menentukan kapan sekolah tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka dan kapan perlu beralih ke PJJ.
Okki menilai keputusan mengenai kegiatan belajar mengajar tidak seharusnya hanya didasarkan pada ketebalan asap yang terlihat. Menurutnya, kondisi kualitas udara perlu menjadi pertimbangan utama karena tingkat pencemaran tidak selalu dapat dinilai melalui pengamatan langsung.
“Kita jangan melaksanakan PJJ atau tatap muka itu sebagai dua pilihan yang kaku. Akan lebih ideal kalau mitigasinya berdasarkan protokol keputusan yang tetap, bukan keputusan mendesak di saat keadaan sudah buruk,” ujar Okki.
Ia menjelaskan, pembelajaran tatap muka masih dibutuhkan, terutama bagi siswa tingkat SD dan SMP yang memerlukan interaksi langsung dengan guru maupun teman sebaya. Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan risiko kesehatan ketika kualitas udara memburuk akibat karhutla.
Karena itu, Okki mendorong adanya mekanisme yang mengacu pada data kualitas udara, termasuk konsentrasi partikel halus PM2.5 dan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Indikator tersebut diharapkan menjadi dasar objektif bagi pemerintah dan sekolah dalam menentukan pola pembelajaran.
“Saya kurang sepakat kalau keputusan sekolah beralih ke PJJ hanya berdasarkan melihat asap. Yang perlu kita ikuti adalah indikator perlindungan anak. Parameternya harus jelas. Angka kualitas udara, terutama kadar PM2.5 dan Indeks Standar Pencemar Udara, ditambah kondisi di lapangan,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu merumuskan ambang batas dan prosedur pengambilan keputusan yang mudah dipahami serta diterapkan. Dengan pedoman tersebut, sekolah dapat menyesuaikan kegiatan belajar berdasarkan tingkat risiko, sementara orang tua memperoleh kepastian mengenai keselamatan anak saat berangkat ke sekolah.
Kebijakan yang terukur juga dinilai dapat mencegah perbedaan keputusan antarsekolah ketika menghadapi kondisi kabut asap yang sama. Informasi mengenai perubahan pembelajaran perlu disampaikan secara cepat agar siswa, guru, dan orang tua dapat melakukan penyesuaian.
Okki berharap masukan yang disampaikan dalam RDP tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dan DPRD dalam menyusun langkah antisipasi dampak karhutla terhadap sektor pendidikan.
Ia menegaskan, perlindungan kesehatan siswa dan keberlangsungan pendidikan perlu berjalan beriringan. Dengan indikator kualitas udara yang jelas dan mekanisme yang disiapkan sejak awal, keputusan mengenai pembelajaran tatap muka maupun PJJ diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah ketika kabut asap kembali memburuk. (asp)