BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Palangka Raya menjadi perhatian DPRD setempat. Kondisi ini diduga berkaitan dengan praktik pelangsiran BBM yang berpotensi mengganggu distribusi dan mendorong kenaikan harga di tingkat eceran.
Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, meminta pemerintah dan instansi terkait memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, penyaluran BBM harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu oleh praktik pembelian untuk dijual kembali.
“Persoalan ini harus menjadi perhatian bersama. Pengawasan di SPBU perlu diperketat agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan menguasai pembelian BBM,” ujar Hap, Rabu (16/9/2026).
Ia menilai, pembelian BBM dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali dapat menghambat kelancaran distribusi. Dampaknya, masyarakat yang membutuhkan bahan bakar untuk bekerja maupun menjalankan aktivitas sehari-hari harus menghadapi antrean panjang dan kesulitan memperoleh pasokan.
Hap mengingatkan agar kondisi tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut. Sebab, ketika distribusi BBM terganggu, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
“Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari justru kesulitan mendapatkan pasokan karena pembelian dalam jumlah besar dilakukan untuk kepentingan jual kembali,” katanya.
Selain antrean di SPBU, harga BBM di tingkat pengecer juga menjadi perhatian. Di sejumlah lokasi, harga jual eceran dilaporkan berada pada kisaran Rp14 ribu hingga Rp18 ribu per liter.
Harga tersebut dinilai semakin membebani masyarakat, terutama mereka yang terpaksa membeli BBM eceran karena kesulitan mendapatkan pasokan langsung dari SPBU atau tidak memiliki waktu untuk mengantre.
“Kondisi ini tentu membebani masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki pilihan selain membeli BBM eceran ketika harus menghadapi antrean panjang atau kesulitan mendapatkan BBM di SPBU,” ungkapnya.
Karena itu, Hap meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk membenahi persoalan distribusi BBM. Pengawasan, menurutnya, tidak cukup hanya dilakukan di SPBU, tetapi juga perlu menjangkau rantai penjualan hingga tingkat pengecer guna memastikan penyaluran berlangsung sesuai ketentuan.
“Pengawasan distribusi BBM harus diperkuat agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari situasi yang terjadi,” tegasnya.
Ia juga mendorong koordinasi yang lebih kuat antara Pemerintah Kota Palangka Raya, aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mencegah pembelian BBM secara berlebihan yang berpotensi berujung pada penjualan kembali dengan harga lebih tinggi.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari persoalan distribusi ini. Pemerintah harus hadir memastikan BBM bisa diperoleh masyarakat dengan harga yang wajar,” tandasnya. (asp)