BALANGANEWS, PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten Murung Raya memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) menyusul meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Pengawasan dilakukan bersama aparat terkait untuk memastikan penyaluran BBM berjalan tertib dan mencegah pembelian berulang oleh pelangsir.
Bupati Murung Raya Heriyus mengatakan, pemantauan langsung telah dilakukan di sejumlah titik, termasuk dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan BBM sekaligus mengantisipasi gangguan terhadap aktivitas masyarakat.
Hal itu disampaikan Heriyus seusai menghadiri Rapat Paripurna Ke-5 Masa Sidang III Tahun 2026 terkait persetujuan bersama RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Murung Raya, Rabu (16/9/2026).
Menurut Heriyus, berdasarkan koordinasi dengan pihak SPBU, pasokan BBM dari Pertamina untuk Murung Raya masih berjalan normal. Bahkan, terdapat penambahan pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Pasokan dari Pertamina untuk Kabupaten Murung Raya ini normal seperti biasa, bahkan ada penambahan,” kata Heriyus.
Meski pasokan dinyatakan normal, antrean panjang masih ditemukan di lapangan. Kondisi tersebut turut berdampak pada ketersediaan BBM yang dijual secara eceran, dengan harga di tingkat pengecer yang mengalami perbedaan cukup jauh dibandingkan harga di SPBU.
Heriyus menyebut tingginya kebutuhan masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut. BBM tidak hanya digunakan untuk kendaraan sehari-hari, tetapi juga menopang berbagai aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan pertambangan masyarakat.
Kebutuhan tersebut kemudian membuka peluang bagi pelangsir untuk membeli BBM dari SPBU dan menjualnya kembali kepada pihak yang membutuhkan, termasuk para pendulang emas yang menggunakan mesin berbahan bakar minyak.
“Sehingga masyarakat kita ada yang melakukan sebagai pelangsir. Mereka mengumpulkan atau membeli dari SPBU, lalu mereka jual kepada yang membutuhkan seperti para penambang,” ujarnya.
Terkait dugaan penimbunan, Heriyus meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan. Pemerintah daerah, kata dia, sejauh ini belum menemukan bukti maupun pelaku yang dapat dipastikan melakukan penimbunan BBM.
Ia menjelaskan, meningkatnya kekhawatiran terhadap ketersediaan BBM juga dapat membuat sebagian masyarakat membeli lebih banyak untuk disimpan sebagai persediaan. Kondisi tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai penimbunan tanpa adanya bukti yang jelas.
Untuk mencegah penyalahgunaan, Pemkab Murung Raya bersama aparat penegak hukum memperketat pengawasan di SPBU. Selain mengatur antrean agar tidak mengganggu akses jalan, petugas juga memantau aktivitas pembelian yang dilakukan secara berulang.
Pembelian oleh pelangsir dibatasi agar tidak dilakukan berkali-kali dalam satu hari. Untuk kendaraan roda empat, jumlah pembelian dibatasi sekitar 40 liter, sedangkan sepeda motor menyesuaikan kapasitas tangki standar kendaraan. Penggunaan tangki modifikasi juga tidak diperbolehkan.
“Untuk memantau para pelangsir ini membeli atau mengambil minyak di SPBU, tidak berulang-ulang kali. Mereka diberikan kesempatan cuma satu kali satu hari dan jatahnya pun dibatasi,” jelas Heriyus.
Pemkab Murung Raya akan terus berkoordinasi dengan SPBU dan aparat penegak hukum untuk memantau distribusi BBM di lapangan. Pengawasan tersebut diharapkan dapat menjaga penyaluran tetap tepat sasaran, mencegah praktik yang merugikan masyarakat serta memastikan kebutuhan BBM tetap dapat diakses secara tertib. (asp)