BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Sebanyak 12 pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan segera menunjukkan kinerja nyata. DPRD menilai keberhasilan pengisian jabatan tidak cukup diukur dari proses seleksi dan penempatan, tetapi juga dari hasil kerja yang dirasakan masyarakat.
Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, menegaskan para pejabat yang mendapat amanah baru harus mampu menerjemahkan tanggung jawab jabatan menjadi program dan pelayanan yang konkret.
Menurutnya, mekanisme manajemen talenta yang digunakan dalam pengisian jabatan, sebagaimana disampaikan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, perlu dibuktikan melalui kinerja setelah para pejabat mulai menjalankan tugas.
“Yang paling penting setelah dilantik adalah bagaimana mereka bisa bekerja dan membuktikan kemampuan yang dimiliki. Jangan sampai hanya bagus dalam pemetaan, tetapi ketika sudah menduduki jabatan kinerjanya tidak sesuai harapan,” ujar Hap, Jumat (18/9/2026).
Ia mengatakan setiap kepala perangkat daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran. Karena itu, pejabat baru diminta segera mengenali persoalan di bidang masing-masing, termasuk berbagai kebutuhan masyarakat yang memerlukan penanganan cepat.
Hap menilai pemahaman terhadap persoalan di lapangan harus diikuti dengan langkah penyelesaian yang jelas dan terukur. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan pejabat yang memimpin organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain menekankan tanggung jawab individu, ia juga mengingatkan pentingnya kerja sama lintas perangkat daerah. Menurutnya, persoalan perkotaan kerap melibatkan berbagai sektor sehingga penyelesaiannya membutuhkan koordinasi dan komitmen bersama.
“Pesan soal mengesampingkan ego sektoral itu memang penting. Pemerintah kota harus bekerja sebagai satu tim. Persoalan daerah tidak bisa diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja,” katanya.
Ia berharap para pejabat baru mampu membangun komunikasi yang efektif dengan OPD lainnya agar pelaksanaan program pemerintah lebih terarah dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinergi antarlembaga dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Hap juga mendorong para pejabat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru, sekaligus membuka ruang bagi masukan dari masyarakat maupun berbagai pihak terkait. Menurutnya, sikap terbuka dan kemampuan merespons kebutuhan publik harus menjadi bagian dari kepemimpinan di lingkungan pemerintahan.
“Kami tentu berharap mereka bisa bekerja maksimal, terbuka terhadap masukan dan benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Ukurannya nanti tentu dari kinerja dan hasil yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (asp)