BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – DPRD Kota Palangka Raya meminta pemerintah daerah memastikan proses perekrutan relawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan fisik, kemampuan, serta keselamatan calon personel. Langkah tersebut dinilai penting agar keterlibatan masyarakat dalam penanganan kebakaran dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan risiko di lapangan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim, mengatakan kebutuhan relawan perlu diimbangi dengan proses seleksi dan pembekalan yang memadai. Menurutnya, penambahan jumlah personel saja tidak cukup apabila calon relawan belum memiliki kesiapan untuk menghadapi kondisi saat pemadaman.
Ia mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya melibatkan masyarakat usia produktif, termasuk warga berusia di bawah 40 tahun, dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan kemampuan masing-masing.
“Relawan ini memang dibutuhkan. Seperti yang disampaikan Pak Wali Kota, dibuka seluas-luasnya siapa yang mau bergabung. Harapan saya ke depan ada partisipasi masyarakat melalui peran RT dan RW untuk menambah relawan,” ujar Arif, Sabtu (19/9/2026).
Ketua DPD PAN Kota Palangka Raya tersebut menilai RT dan RW dapat membantu pemerintah menjaring warga yang bersedia menjadi relawan. Pendataan di tingkat lingkungan juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kesiapan calon personel sebelum dilibatkan dalam kegiatan penanggulangan karhutla.
Arif mengingatkan, tugas pemadaman kebakaran memiliki risiko yang tidak ringan. Relawan dapat menghadapi suhu panas, medan yang sulit, hingga keterbatasan sumber air. Oleh karena itu, pertimbangan usia dan kondisi fisik perlu menjadi bagian dari proses penempatan personel.
“Jangan juga yang diambil yang sudah tua. Harusnya cari yang muda-muda juga, yang di bawah 40 tahun. Umur juga harus memengaruhi sebagai satgas dan relawan,” ujarnya.
Dari sisi pengawasan dan keselamatan, ia juga meminta agar calon relawan tidak langsung diterjunkan tanpa pemeriksaan kondisi fisik serta pemahaman mengenai risiko pekerjaan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat harus tetap mengutamakan keselamatan agar niat membantu tidak justru menimbulkan bahaya bagi diri sendiri.
“Jangan sampai asal hendak jadi satgas atau relawan, tetapi dengan kondisinya malah berdampak negatif untuk dirinya. Ini yang harus dipertimbangkan juga,” ungkapnya.
Selain itu, DPRD mendorong instansi terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran, memperkuat pelatihan dasar bagi relawan. Pembekalan tersebut diperlukan agar mereka memahami prosedur penanganan karhutla, penggunaan peralatan, dan langkah keselamatan saat bertugas.
Arif berharap pemerintah kota dapat menyusun pola perekrutan dan pembinaan relawan yang lebih terarah. Dengan dukungan personel yang siap secara fisik dan memiliki pengetahuan dasar penanganan kebakaran, upaya penanggulangan karhutla di Palangka Raya diharapkan berjalan lebih optimal. (asp)