BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Keterlambatan pembayaran honor relawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian DPRD Kota Palangka Raya. Pemerintah kota diminta segera mencari solusi agar hak para relawan yang masih bertugas di lapangan tidak terus tertunda.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arief M. Norkim, mengungkapkan adanya laporan mengenai relawan yang belum menerima honor selama hampir dua bulan. Kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti, terlebih penanganan karhutla masih membutuhkan keterlibatan petugas dan relawan.
Arief mengatakan, pemerintah perlu melakukan pengecekan terhadap realisasi anggaran tahun 2026 untuk mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran. Kepastian tersebut diperlukan agar langkah penyelesaian dapat segera ditentukan.
“Kita perlu mengetahui apakah anggaran 2026 murni itu sudah terserap atau sudah kosong untuk pembayaran itu, atau menunggu APBD perubahan,” ujar Arief, Kamis (24/9/2026).
Ia menjelaskan, honor yang diterima petugas diketahui sekitar Rp100 ribu per hari. Menurutnya, kejelasan alokasi anggaran menjadi hal penting agar kewajiban pembayaran kepada relawan dapat diselesaikan tanpa berlarut-larut.
Arief juga mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya mempercepat penyelesaian APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 apabila pencairan honor tersebut bergantung pada anggaran perubahan.
“APBD perubahan tolong segera diselesaikan. Jangan ditunda-tunda lagi, kasihan kawan-kawan Satgas dan relawan di lapangan,” tegasnya.
Menurut Arief, persoalan honor tidak boleh luput dari perhatian pemerintah karena para relawan turut berperan dalam penanganan karhutla. Selain menjalankan tugas di tengah kondisi lapangan yang berisiko, mereka juga membutuhkan kepastian mengenai hak yang seharusnya diterima.
Ia berharap pemerintah segera memastikan sumber pembiayaan, menyelesaikan proses administrasi, serta memberikan kejelasan mengenai waktu pencairan honor yang tertunggak.
Arief menegaskan, percepatan penyelesaian persoalan tersebut penting agar hak relawan terpenuhi dan dukungan terhadap petugas penanganan karhutla tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. (asp)