BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palangka Raya dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pemerintah kota diminta memastikan kebutuhan penanggulangan bencana mendapat dukungan anggaran yang memadai.
Juru Bicara Banggar DPRD Kota Palangka Raya, Sudarto, mengatakan kondisi cuaca dengan suhu udara yang berada pada level berbahaya perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas belanja daerah. Karena itu, anggaran untuk penanganan karhutla dan kebencanaan perlu diarahkan sesuai kebutuhan mendesak di lapangan.
“Memperhatikan kondisi cuaca di wilayah Kota Palangka Raya yang suhu udaranya berada pada level berbahaya, DPRD Kota Palangka Raya merekomendasikan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya mengalokasikan anggaran dengan berfokus untuk penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Sudarto, Jumat (25/9/2026).
Menurutnya, karhutla merupakan persoalan yang berulang sehingga kesiapan anggaran dan dukungan operasional perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Penyesuaian dalam APBD Perubahan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan penanganan bencana secara lebih terarah.
Selain mendorong penguatan anggaran kebencanaan, Banggar juga mengingatkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar meningkatkan kinerja dan memaksimalkan penyerapan anggaran. Hal ini dinilai penting karena waktu pelaksanaan program hingga akhir tahun anggaran semakin terbatas.
Sudarto menegaskan, percepatan realisasi anggaran harus tetap diimbangi dengan kualitas pelaksanaan kegiatan. Terutama untuk pekerjaan fisik, pemerintah daerah diminta memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Agar seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya meningkatkan kinerja dan efektivitas penyerapan anggaran secara maksimal, mengingat untuk pelaksanaan terbatas menjelang akhir tahun dan memastikan setiap kegiatan fisik mematuhi target waktu yang telah ditetapkan tanpa mengurangi kualitas pekerjaan di lapangan,” tegasnya.
Di sisi pendapatan, Banggar turut meminta Pemko Palangka Raya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Penetapan target pendapatan juga perlu disesuaikan dengan potensi riil dan dievaluasi berdasarkan tingkat realisasi yang telah dicapai.
“Agar Pemerintah Kota Palangka Raya terus menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal dan realistis, dan melakukan sinkronisasi dan evaluasi terhadap penetapan target PAD dan patut terealisasi,” tutur Sudarto.
Banggar berharap kebijakan anggaran perubahan dapat menjawab kebutuhan prioritas daerah, khususnya penanganan karhutla, sekaligus mendorong penggunaan anggaran yang efektif, terukur, dan bertanggung jawab hingga akhir tahun 2026. (asp)