BALANGANEWS, PURUK CAHU – Menindaklanjuti instruksi Presiden RI nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan target 0% pada tahun 2024.
Pemerintah Kabupaten Murung Raya segera menggelar Advokasi penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Kabupaten Murung Raya tahun 2023 di aula Bappedalitbang, Selasa (21/11/2023).
Dengan menghadirkan Kepala Perangkat Daerah, Kepala Badan Pusat Statistik, Pimpinan Perbankan, Pimpinan perusahaan, Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah dan Camat se Kabupaten Murung Raya.
Adapun tujuan digelarnya kegiatan ini untuk meningkatkan koordinasi lintas pemerintah dengan mensinergi program, kegiatan dan anggaran baik di tingkat Provinsi, di Kabupaten/Kota dan Desa.
Dalam sambutannya, Plt. Sekda Murung Raya Serampang menyebutkan posisi tingkat kemiskinan Kabupaten Murung Raya tahun 2023 terhadap Provinsi dan Kabupaten lain di Kalimantan Tengah berada di urutan ke-12 atau sebesar 6,44% dan nomor 3 tertinggi, serta mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya.
“Tentunya sebuah tanda tanya besar bagi kita semua, mengapa program-program yang kita berikan tidak berpengaruh kepada penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Murung Raya. apakah program kita yang salah atau justru sasaran kita yang salah,” kata Serampang.
Program – program tersebut diantaranya sebut Plt. Sekda Murung Raya kedepannya terkait pangan dan pasar murah yang akan di kucurkan anggarannya yang ada di Disperindakop dan Dinas Ketahanan Pangan untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Murung Raya.
“Saya berharap perangkat daerah untuk segera melaksanakan pendampingan dan intervensi sebagai upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dengan menggunakan konsep kolaborasi, serta mendorong peran Perusahaan, CSR, BUMN/BUMD dan lembaga lainnya yang mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa,” tekannya.
Serta stakeholders, internal maupun eksternal agar menguatkan komitmen serta mampu bersinergi dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. “karena kemiskinan ekstrem adalah permasalahan struktural dan multi dimensi sehingga pelibatan lintas sektoral sangat dibutuhkan,” tutup serampang. (tim)
