BALANGANEWS, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Syauqie, menyampaikan pandangan Fraksi PAN terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Hal tersebut disampai Syauqie dalam Rapat Paripurna ke-26 Masa Persidangan V DPR RI yang membahas RUU usulan inisiatif Komisi V DPR RI sebelum ditetapkan menjadi RUU usul DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Syauqie mengatakan Fraksi PAN menilai persoalan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan pengaturan kendaraan maupun pengguna jalan.
Menurutnya, perkembangan sektor transportasi telah melahirkan berbagai persoalan baru yang membutuhkan penyempurnaan regulasi secara menyeluruh.
Ia menegaskan, revisi UU LLAJ harus mampu menjawab tantangan transportasi modern sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.
Salah satu masukan strategis Fraksi PAN, kata Syauqie, adalah memperkuat tata kelola angkutan barang nasional melalui penerapan kebijakan zero tolerance terhadap praktik Over Dimension dan Over Loading (ODOL).
Selain itu, Fraksi PAN juga menilai keselamatan pengguna jalan harus menjadi roh utama dalam perubahan UU LLAJ.
Menurutnya, mitigasi jalan rusak serta penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum harus menjadi kewajiban yang tegas dalam penyelenggaraan lalu lintas.
Syauqie juga menyoroti perkembangan ekonomi digital yang melahirkan layanan transportasi berbasis aplikasi. Karena itu, Fraksi PAN memandang angkutan online, khususnya ojek online, perlu memperoleh pengakuan resmi sebagai bagian dari sistem angkutan umum nasional.
“Semoga RUU LLAJ ini mampu menghadirkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih ramah, aman, berkeadilan, adaptif terhadap perkembangan teknologi, memperkuat daya saing logistik nasional, serta pemberikan kepastian tarif online, perlindungan yang optimal bagi seluruh pengguna jalan dan pelaku transportasi di negeri ini,” tutup Syauqie.
Melalui revisi tersebut, Fraksi PAN berharap sistem lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia semakin adaptif terhadap perkembangan zaman.
Selain itu juga mampu meningkatkan keselamatan, memperkuat sektor logistik nasional, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh pengguna jalan. (asp)