BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Plt. Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Direktur Jenderal ILMATE Kementerian Perindustrian, dan para bos perusahaan smelter nikel yang banyak berasal dari China.
Rapat dengar pendapat tersebut digelar beberapa hari yang lalu, untuk membahas mengenai tata kelola niaga nikel di Indonesia. Tetapi dalam rapat tersebut ada beberapa bos smelter yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini tentu menyita banyak perhatian.
Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Kalimantan Tengah (Kalteng) yang juga Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin menyayangkan hal tersebut terjadi, dan hal tersebut menjadi evaluasi pihaknya anggota DPR RI dan Pemerintah agar bisa memberdayakan orang Indonesia.
“Kita sangat menyesalkan kemarin, Direktur Utama yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Inikan sesuatu yang tidak boleh terjadi, sementara ia berdiri perusahaannya ada di Indonesia dan berhubungan dengan Pemerintah Indonesia, seharusnya memberdayakan sumber daya Indonesia. Itu menjadi evaluasi kita,” tegasnya, Sabtu (10/6/2023).
Sambung Mukhtarudin, hal tersebut juga menjadi catatan kritik pihaknya yang akan disampaikan kepada Menteri ESDM dan juga Menteri Perindustrian RI sebagai temuan.
“Kita mengharapkan adanya evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang masih menempatkan orang asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga mengganggu proses komunikasi karena bisa menimbulkan miskomunikasi,” ucapnya.
Mukhtarudin juga menyinggung pimpinan perusahaan di Kalimantan Tengah, terutama Dirut perusahaannya orang asing, ia meminta Dirutnya diganti apabila tidak menguasai bahasa Indonesia.
“Kalau ada di Kalteng, kita meminta itu (Dirut) untuk diganti apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. Dan diganti kepada orang yang bisa berbahasa Indonesia, sehingga memudahkan komunikasi baik eksternal maupun internal mereka,” tegasnya. (asp)
