BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalteng, Sri Suwanto membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, bertempat Ballroom Masjid Agung Trans Studio Bandung, Jawa Barat, Senin (19/6/2023) malam.
Dalam arahannya, Sri menuturkan bahwa, rangkaian kegiatan Kaji Banding PPID Provinsi Kalteng ini tentu mempunyai manfaat sangat besar, karena seperti kita ketahui Jawa Barat termasuk provinsi terbaik dalam masalah pengelolaan informasi dan dokumentasi.
“Sehingga kita bisa mengadopsi apa yang ada di Jawa Barat dan nantinya bisa dilaksanakan di Kalimantan Tengah,” ucapnya.
Selain itu, ia mengatakan bahwa sistem digital merupakan salah satu sistem yang nantinya akan mempermudah di dalam kegiatan sehari-hari, sehingga hal ini akan bermanfaat ketika bisa memberikan informasi kepada masyarakat.
Sri juga menerangkan, ketika kita ketahui informasi sebagai sumber data yang baik dalam pelaksanaan sehari-hari, tentu kita tidak akan salah menerima informasi, dan menjadikan pedoman di dalam tindakan-tindakan berikutnya.
“Saya berharap sekali teman-teman bisa menjadi pencetus (trigger), yang sepulang dari sini bisa memberikan penjelasan kepada pimpinannya masing-masing khususnya bupati/walikota, agar adanya dukungan/komitmen bersama, khususnya terhadap penambahan penganggarannya,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Kalteng, Agus Siswadi dalam laporannya mengungkapkan, bahwa rakor malam ini merupakan kelanjutan dari Kaji Banding yang telah dilaksanakan sejak pagi harinya.
“Pada malam hari ini, kita akan mendengarkan paparan dari Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalteng, juga dari perwakilan Kota Palangka Raya yang meraih predikat informatif, sehingga kita bisa sharing dan berdiskusi bersama, dalam rangka komitmen kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari PPID kita,” ungkap Agus.
Ia menambahkan, saat ini Kalteng mempunyai predikat informatif, tetapi masih urutan ke-11, sementara Jawa Barat diurutan ke-2.
“Mudah-mudahan tahun ini kita bisa naik kelas, semuanya sangat tergantung dari OPD dan kabupaten/kota. karena nilainya akumulatif baik dari kabupaten/kota dan juga dari PPID pelaksana yang ada di perangkat daerah masing-masing,” pungkasnya. (asp)
