BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Bentrok yang terjadi antara masyarakat Bangkal dan aparat yang mengamankan aksi demo di areal perusahaan sawit PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) di Kabupaten Seruyan mendapat sorotan dari Walhi Kalteng.
Aksi demonstrasi yang dilakukan warga Bangkal tersebut menuntut perusahaan PT. HMBP segera memberikan lahan plasma, karena sejak beroperasinya perusahaan pada tahun 2006, perusahaan tidak pernah sama sekali merealisasikan kewajiban plasma sawit sebesar 20 persen.
“Bentrok yang terjadi di lapangan juga merupakan akumulasi dari kemarahan warga atas situasi yang tidak memihak kepada warga, karena pemerintah dalam hal ini bupati yang memiliki kewenangan terkait penyelesaian persoalan plasma ini tidak berkomitmen dan secara tegas menjalankan tugasnya,” kata Direktur Walhi Kalteng, Bayu Herinata di dalam keterangannya, Jum’at (22/9/2023).
Selain itu, sambungnya, bentrokan antara masyarakat dengan aparat kepolisian di lapangan juga diduga dipicu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengamankan aksi demonstrasi, dengan menembakan gas air mata kepada massa aksi yang sebelumnya
melaksanakan aksi dengan damai.
“Karena merasa terancam keselamatannya, sehingga memicu
masyarakat untuk melakukan perlawanan dengan membakar beberapa fasilitas perusahaan PT. HMBP,” bebernya.
Terkait dengan itu, Walhi Kalteng ungkap Bayu, mendukung upaya yang dilakukan oleh masyarakat desa Bangkal untuk memperjuangkan hak-haknya terkait kebun plasma sawit yang harus segera diberikan oleh PT. HMBP.
Mendesak pemerintah kabupaten Seruyan dalam hal ini Bupati untuk berperan lebih dan melakukan tindakan tegas kepada perusahaan PT. HMBP agar segera memberikan kebun plasma untuk masyarakat Bangkal dan masyarakat sekitar areal izin PT. HMBP.
“Kami juga mendesak kepolisian Daerah Kalimantan Tengah untuk menghentikan dugaan tindakan kekerasan dalam pengamanan aksi demonstrasi di lapangan dan segera menarik aparat kepolisian yang bertugas di lapangan untuk menghindari potensi bentrokan kembali yang lebih besar dengan massa aksi,” tegas Bayu. (asp)