BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo mewakili Gubernur menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Semester II Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kalteng, Kamis (28/12/2023).
Selain dari Pemprov Kalteng, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Semester II ini juga diterima oleh Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Siti Nafsiah mewakili Ketua DPRD Kalteng, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalteng.
Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada BPK RI yang telah selesai melakukan pemeriksaan dan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LHP Kinerja dan DTT Semester II Tahun 2023.
Edy mengungkapkan, hal tersebut menjadi salah satu ukuran tercapai atau tidaknya indikator Kinerja Utama dalam mendukung Visi Misi Kepala Daerah Provinsi Kalteng.
Terkait rekomendasi yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, Wagub mengucapkan terima masih atas rekomendasi dan saran-saran konstruktif.
“Sebagai entitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan BPK, termasuk untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan,” ucapnya.
Untuk itu, dirinya meminta kepada seluruh jajaran Pemprov Kalteng untuk bekerja lebih keras serta memperbaiki penataan pengelolaan keuangan dan aset pada setiap SKPD berbasis kinerja.
“Kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih keras serta memperbaiki penataan pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan mandatory spending yang telah tertuang dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah, M. Ali Asyhar mengatakan, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap delapan LHP Kinerja dan DTT Semester II Tahun 2023 yang terdiri dari lima pemeriksaan kinerja.
Adalun lima pemeriksaan itu diantaranya, pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya Pemerintah Daerah dalam pengelolaan mandatory spending untuk mendukung belanja daerah yang berkualitas TA 2021 sampai Semester I 2023 pada Pemprov Kalteng dan Instansi terkait lainnya.
Kedua, pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sektor unggulan untuk komoditas padi TA 2021 sampai Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Instansi terkait lainnya.
Ketiga, pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sektor unggulan untuk komoditas jagung TA 2021 sampai Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Instansi terkait lainnya.
Keempat, pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya Pemerintah Daerah dalam pembangunan kawasan perdesaan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa TA 2021 sampai Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Instansi terkait lainnya.
Kelima, pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya Pemerintah Daerah untuk pemajuan kebudayaan dalam rangka mendukung pembangunan daerah TA 2021 sampai Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Instansi terkait lainnya.
Selain itu, BPK juga telah melakukan tiga pemeriksaan DTT kepatuhan yaitu pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Sukamara, Pemerintah Kabupaten Katingan dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
“Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah telah melakukan upaya-upaya, capaian pun sudah ada walaupun belum sepenuhnya efektif,” demikian Ali Asyhar. (asp)
