BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng bersama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) setempat melaksanakan pertemuan, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (23/1/2024).
Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran mengatakan, pada saat audiensi GAPKI menyampaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Kalimantan Tengah.
“Karena mereka pengusaha ini para investor datang dan membawa duit yang besar di Kalteng di bidang perkebunan, pertambangan, HPH, HPI. Mereka merasa bahwa ada kegelisahan di kalangan pengusaha baik sosial dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah,” katanya.
Gubernur menjelaskan, langkah-langkah yang diambil yakni untuk investor di Kalteng ini, supaya tidak kegelisahan yakni dengan membentuk tim satgas. Agar para investor tidak ada kegelisahan.
“Supaya nanti investor ini, membawa uang ke Kalimantan Tengah ini tidak ada kegelisahan,” ujarnya.
Sugianto Sabran juga menekankan, agar perusahaan memenuhi kewajibannya, atas tanggung jawab sosial mereka terhadap kesejahteraan sosial masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di sekitar kebun.
“Tetapi jangan lupa akan kewajiban mereka (perusahaan) sesuai perintah Presiden, karena realita yang terjadi di lapangan begitu, datangnya investor di Kalteng, baik itu pertambangan, perkebunan, HTI, kok masih adanya masyarakat Kalteng yang miskin,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Ketua GAPKI Kalteng, Syaiful Panigoro menyampaikan, apresiasi kepada Gubernur Kalteng yang telah menerima pihaknya untuk melakukan audiensi.
Pada kesempatan itu kata Syaiful, pihaknya menyampaikan beberapa permasalahan seperti penjarahan atau pencurian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.
“Fenomena itu menjadi kegelisahan kami, karena dikaitkan dengan tuntutan bahwa realisasi plasma 20 persen, padahal di kebun-kebun yang sudah realisasi pun tetap saja dijarah,” jelasnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Kalteng, Rizky Ramadhana Badjuri mengatakan, pertemuan yang dilakukan itu merupakan awal dari penanganan konflik perkebunan di Kalteng yang lebih baik lagi.
“Mudah-mudahan kita bisa bergandengan tangan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang belum ada solusinya bagi dunia investasi perkebunan,” katanya.
Ia menambahkan, saat ini memang ada perusahaan yang belum melakukan realisasi kebun masyarakat, tetapi tidak serta merta yang belum itu tidak mau melakukan, karena ada peraturan bahwa perusahaan yang berdiri sebelum tahun 2007 itu belum wajib.
“Pertemuan ini sangat baik, menghasilkan saran dan masukan yang baik, dengan begitu nanti mudah-mudahan dunia investasi di Kalteng, bukan hanya sawit, tetapi juga kakau, kelapa dalam, kopi, cengkeh, dam produksi karet bisa lebih meningkat lagi,” tandasnya. (asp)
