BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah terus berkomitmen untuk terus bekerja dan berkontribusi dengan baik ditengah masyarakat, salah satunya yakni dengan program kerja dari bidang kawasan pemukiman.
Menurut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Erlin Hardi melalui Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Agus Viriono mengatakan, jadi kawasan pemukiman ini untuk tupoksinya sendiri, tidak terlepas dari lingkungan yang berdampak langsung di tengah masyarakat.
“Apa yang menjadi keinginan masyarakat itu kita bangun, agar fungsional dalam artian fungsional itu strukturnya itu sangat sederhana bukannya struktur,” ucapnya, Selasa (16/7/2024).
Selain itu dalam membangun akses jalan harus dilihat kondisinya, terus dilihat strukturnya dan sifatnya juga di mengikat tidak harus orang yang punya pengusaha-pengusaha yang besar.
“Jadi kita mempunyai UMKM setempat, kalau di PU itu kan perusahaan-perusahaan besar yang bisa masuk, karena mereka komplit menggunakan alat yang mekanis yang komplit, kalau kita yang sederhana tradisional tapi dengan mutu teknis yang tercapai,” tambahnya.
Tidak hanya itu, di sini juga dalam hal pengerjaan sendiri memanfaatkan orang lokal, misalkan kalau orang di Kapuas artinya orang Kapuas yang bekerja, jadi prosesnya menggunakan e-catalog jadi UMKM disitu yang diberdayakan, dalam artian tidak ada lagi kegiatannya di Palangka Raya orang luar masuk, jadi UMKM yang ada dibangun.
“Sejauh ini juga terkait kendala tidak ada, cuman karena versi terbaru ini selalu update kita ngikutin jadi yang kendala saat ini tidak ada cuman aturannya kita harus meng-update terus, mengikuti pusat aplikasinya jadi mau tidak mau, membuat tertunda itu masalah aplikasi itu, kalau masalah lain saya rasa aman, masyarakat di lapangan juga tidak ada komplain yang menjadi keinginan masyarakat itu, kita akomodir semua, karena sebelum survei awal kemarin kita kumpulan masyarakat, konstruksinya mau apa jadi minta pendapat masyarakat dulu, karena jangan sampai pembangunan itu akan berdampak ke kita, atau asal asalan,” ungkapnya. (udi)
