BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat paripurna ke-11 masa persidangan II tahun sidang 2024, di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Jumat (16/8/2024) malam.
Rapat ini dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan antara Pemprov Kalteng dengan pimpinan DPRD Provinsi Kalteng Tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kalteng, H. M. Wiyatno, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, H. Edy Pratowo.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalteng, Sudarsono, mengatakan bahwa rancangan KUPA dan rancangan PPAS Perubahan APBD 2024, sebagaimana yang diajukan Pemerintah Provinsi, Dewan sangat sependapat dengan berbagai asumsi yang mendasari pengajuan KUPA/PPAS.
Ia menyampaikan, pagu Anggaran Belanja Daerah Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan 2024, jumlah belanja daerah sebesar Rp 10, 21 Triliun.
“Jumlah Belanja Daerah sebesar Rp 10, 21 Triliun untuk mendanai 159 program, 329 kegiatan, 2.813 sub kegiatan,” ungkap Sudarsono.
Kemudian untuk Pendapatan daerah pada APBD 2024 Rp 7,634 triliun lebih di perubahan menjadi Rp 9,221 triliun lebih, selisih Rp 1,5 triliun lebih. Ia merincikan, pendapatan asli daerah pada APBD 2024 Rp 2,684 triliun lebih menjadi Rp 2,699 triliun lebih di perubahan APBD 2024.
Selanjutnya sambung Sudarsono, pendapatan transfer pada APBD 2024 Rp 4,948 triliun lebih pada perubahan APBD 2024 menjadi Rp 6,514 triliun lebih. “Dan di lain-lain pendapatan daerah pada APBD 2024 Rp 1,065 milliar menjadi Rp 8 milliar,” sambungnya.
Di Belanja Daerah, tambah Sudarsono, pada APBD 2024 sebesar Rp 8,799 triliun menjadi Rp 10,214 triliun pada perubahan APBD 2024.
“Belanja operasi dari Rp 4,859 triliun lebih menjadi Rp 5,605 triliun lebih, belanja modal dari Rp 2,657 triliun lebih menjadi Rp 3,239 triliun lebih, belanja tidak terduga dari Rp 150 milliar menjadi Rp 76 milliar, belanja transfer dari Rp 1,133 triliun lebih menjadi Rp 1,293 triliun,” sebutnya.
Kemudian, penerimaan pembiayaan Rp 1,465 triliun di APBD 2024, pada perubahan APBD 2024 Rp1,292 triliun. Di pengeluaran pembiayaan, APBD 2024 dipatok Rp 300 milliar, di perubahaan Rp 300 milliar.
“Di pembiayaan neto pada APBD 2024 Rp 1,165 triliun, di perubahan menjadi Rp 993 milliar lebih,” tambah Sudarsono.
Sementara itu, Wagub Kalteng, Edy Pratowo, menyebutkan bahwa penandatanganan mengenai KUPA PPAS Perubahan APBD 2024 merupakan wujud nyata dari kemitraan yang harmonis antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
“Dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah hasil pembahasan bersama dan sekaligus sebagai wujud nyata dari kemitraan yang harmonis antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (asp)
