BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Vent Christway, mengungkapkan bahwa kondisi kelistrikan di Kalteng saat ini telah surplus daya listrik.
Kendati demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, yang membuat akses listrik dari PLN masih sulit menjangkau wilayah tersebut.
“Saat ini Rasio Desa Berlistrik sebesar kurang lebih 87,52 persen, artinya 370 desa dari 1.571 desa yang ada di Kalimantan Tengah belum mendapatkan akses listrik dari pemerintah,” ucap Vent saat menjadi narasumber pada Dialog Interaktif Kalteng Bicara, Rabu (28/8/2024).
Sementara itu juga, rasio elektrifikasi mencapai 94,14 persen, yang berarti ada sekitar 47.416 keluarga yang masih belum mendapat akses listrik di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Vent Christway menjelaskan bahwa program Kalteng Bercahaya, merupakan strategi penting Pemprov yang digagas oleh Gubernur Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo melalui Dinas ESDM.
Program ini berfokus pada pembangunan listrik dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
“Melalui RPJMD 2021-2026, ditargetkan bahwa pada tahun 2026 nanti, seluruh desa di Kalimantan Tengah akan teraliri listrik 100 persen, baik dari PLN maupun PLTS. Gubernur berharap sebelum akhir masa jabatannya pada tahun 2024, seluruh desa sudah bisa mendapatkan akses listrik dari PLN dan PLTS,” jelasnya.
Sebagai salah satu strategi untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memberikan bantuan PLTS kepada masyarakat di desa-desa yang belum dapat dijangkau oleh PLN dalam dua atau tiga tahun ke depan.
Pada tahun 2024, bantuan PLTS akan disalurkan ke sekitar 20.711 rumah tangga di 186 desa di Kalteng. Dalam anggaran perubahan, pemerintah juga akan mengalokasikan bantuan PLTS untuk sekitar 25.000 keluarga di 184 desa.
Selain itu, Dinas ESDM juga merencanakan pemasangan listrik baru untuk rumah tangga yang sudah terjangkau oleh jaringan PLN, namun belum mampu memasang listrik. Pada tahun 2024, sekitar 5.500 rumah tangga yang masuk kategori tidak mampu akan mendapatkan bantuan pasang baru listrik.
Untuk program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), setiap rumah yang menerima bantuan listrik dari PLN akan mendapatkan spesifikasi daya 900 watt, tiga titik lampu, satu stop kontak, sertifikat laik operasi, dan token listrik senilai Rp200 ribu.
“Kami terus mensosialisasikan program kelistrikan ini kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk media sosial dan media cetak,” tambah Vent.
Vent Christway berharap, dengan adanya PLTS, masyarakat di daerah terpencil dapat beraktivitas lebih baik di malam hari karena sudah tersedia pencahayaan yang memadai. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan penggunaan Energi Baru Terbarukan.
“Harapan kami, seluruh masyarakat Kalimantan Tengah dapat menikmati akses listrik yang memadai, baik dari PLN maupun pembangkit lainnya. Kami juga berharap dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota agar program ini dapat berjalan lancar, sehingga cita-cita Kalteng Bercahaya dapat terwujud,” tuturnya.
Sementara itu, Manajer Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan PLN Kalteng, Sugianto, mengungkapkan bahwa realisasi Rasio Desa Berlistrik hingga Juli 2024 mencapai 77,66 persen.
“Kami ditugaskan untuk meningkatkan Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah. Pada tahun 2023, kami sedang membangun infrastruktur listrik di 136 desa dan enam dusun, dengan target 80 persen proyek selesai pada tahun 2024,” katanya.
“Diharapkan, pada akhir tahun 2024, Rasio Desa Berlistrik akan meningkat menjadi 83,56 persen,” pungkas Sugianto. (asp)
