BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Plt. Sekda Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Katma F. Dirun, menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan Kinerja Penanggulangan Bencana Tahun 2024, Selasa (17/12/2024).
Rapat yang digelar bersama BPK RI Perwakilan Kalteng ini dilaksanakan di Ruang Rapat Bajakah Utama, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (17/12/2024).
Dalam kesempatan itu, Katma menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan masukan konstruktif yang diberikan oleh tim pemeriksa BPK RI selama proses pemeriksaan.
Ia menegaskan pentingnya peran BPK dalam membantu pemerintah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kinerja, terutama dalam bidang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kami sangat menyadari, kita sebagai pelaksana tentu sulit untuk melihat kekurangan-kekurangan yang ada. Oleh karena itu, BPK membantu mencermati hal-hal yang perlu dibenahi di setiap perangkat daerah,” ujar Katma.
Selain itu, Katma mengingatkan bahwa Gubernur Kalteng selalu menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menghadapi tantangan karhutla.
Ia menyebut kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan instansi terkait sebagai kunci keberhasilan.
“Kerja sama yang solid, atau kerja keroyokan, sangat penting untuk mengatasi karhutla secara efektif. Dengan kolaborasi ini, kita berharap dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan dapat diminimalkan, sekaligus menjaga kelestarian alam,” tegasnya.
Katma juga menginstruksikan perangkat daerah terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan BPB-PK, untuk menyusun perencanaan tahun 2025 yang lebih matang dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Perencanaan tersebut harus mempertimbangkan berbagai tantangan agar langkah pengendalian karhutla menjadi lebih optimal.
“Ini adalah komitmen kita bersama untuk memperbaiki kinerja, terutama di OPD yang terkait langsung dengan penanggulangan karhutla,” pungkas Katma.
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalteng, Roni Suhatman, memberikan apresiasi atas langkah-langkah Pemprov Kalteng dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini karhutla untuk Tahun Anggaran 2023 hingga Triwulan III 2024.
“Langkah-langkah yang diambil sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Ke depannya, kita perlu memperkuat koordinasi dan efektivitas dalam menghadapi potensi karhutla, sehingga dampaknya dapat diminimalkan,” jelas Roni.
Dalam pertemuan ini, BPK RI juga memberikan beberapa rekomendasi untuk mengoptimalkan strategi penanganan karhutla, yang diharapkan menjadi panduan bagi Pemprov Kalteng dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan bencana di masa mendatang. (asp)