BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 30 Desember 2024, Bursa Karbon di Indonesia mencatatkan perkembangan yang signifikan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengungkapkan, bahwa sebanyak 100 pengguna jasa telah mendapatkan izin, dengan total volume transaksi mencapai 908.018 tCO2e dan nilai akumulasi sebesar Rp50,64 miliar.
Hal ini disampaikannya pada Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Desember 2024 secara virtual, Selasa (7/1/2025).
Mahendra merinci, transaksi di Bursa Karbon terbagi ke dalam beberapa segmen, yakni 19,80 persen di Pasar Reguler, 43,41 persen di Pasar Negosiasi, 36,49 persen di Pasar Lelang, dan 0,30 persen melalui marketplace.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pasar karbon mulai diminati oleh berbagai kalangan.
Mahendra menyebutkan, potensi Bursa Karbon ke depan dipandang masih sangat besar. Ia menjelaskan, terdapat 4.118 pendaftar yang telah tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI).
“Tingginya jumlah pendaftar ini mencerminkan potensi besar dari unit karbon yang dapat ditawarkan di masa mendatang,” ujarnya.
Bursa Karbon menjadi salah satu upaya Indonesia dalam mendukung pengendalian perubahan iklim dan mencapai target pengurangan emisi.
Dengan adanya potensi besar ini, Bursa Karbon diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. (asp)
