BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN, Muhammad Syauqie, menyerap aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam rangkaian kegiatan reses yang digelar di sejumlah wilayah sentra pangan.
Dalam dialog bersama petani dan tokoh masyarakat, Syauqie menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas untuk mendukung ketahanan pangan daerah.
Menurutnya, akses jalan usaha tani, irigasi, dan jembatan penghubung menjadi elemen krusial agar hasil panen bisa terdistribusi dengan cepat dan lancar.
“Pembangunan jalan dan jembatan bukan hanya soal infrastruktur fisik, tapi ini berkaitan langsung dengan bagaimana hasil tani bisa cepat sampai ke pasar. Ketahanan pangan tidak bisa dipisahkan dari infrastruktur yang memadai,” kata Syauqie, Rabu (26/6/2025).
Sebagai legislator di Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Basarnas, dan BMKG, Syauqie menegaskan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan dibawa dalam rapat kerja bersama mitra pemerintah pusat.
“Ini semua akan saya kawal dan perjuangkan. Jalan pertanian, irigasi, dan jembatan di daerah-daerah produksi harus jadi prioritas agar petani tidak lagi kesulitan membawa hasil panennya. Kita tidak bicara proyek, kita bicara hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Syauqie menilai, upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus dimulai dengan memperkuat infrastruktur dasar di daerah.
Kalteng, sebutnya, memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan, khususnya melalui program cetak sawah dan pengembangan jagung, namun masih menghadapi tantangan keterbatasan akses.
“Infrastruktur adalah kunci. Saya mendorong agar anggaran pusat diarahkan lebih kuat ke wilayah seperti Kalimantan Tengah. Bukan hanya untuk membuka isolasi, tapi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis pangan,” ujarnya.
Ia juga mendorong masyarakat terus aktif mengawal pembangunan di daerahnya serta menyampaikan kendala-kendala di lapangan, agar dapat segera ditindaklanjuti melalui jalur legislatif maupun mitra kementerian terkait. (asp)
