BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menerima kunjungan Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bersama Tim Pendamping dari Bappenas.
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan kinerja atas efektivitas perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pemenuhan ketersediaan serta keterjangkauan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan tahun 2023–2025.
Pemeriksaan akan berlangsung pada 3–7 November 2025, sedangkan Entry Meeting Uji Petik Pemeriksaan dilaksanakan di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Senin (3/11/2025).
Pada kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung, memaparkan secara umum tentang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi ketahanan pangan di Kalteng.
Dia juga menjelaskan koordinasi antara Pemprov Kalteng dengan Kementerian PPN/Bappenas, instansi pusat, serta pemerintah kabupaten/kota.
Menurut Leonard, transisi kepemimpinan pasca Pemilu dan Pilkada membawa dinamika baru dalam proses perencanaan pembangunan daerah, yang memungkinkan adanya penyelarasan antara perencanaan di tingkat pusat dan daerah.
“Mulai dari RPJPN dan RPJPD, RPJMN dan RPJMD, hingga RKP dan RKPD pada periode yang sama,” imbuhnya.
Ia menyebut, pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan di daerah. Karena itu, perencanaan pembangunan harus memperhatikan kolaborasi dan sinergi dalam penganggaran.
“Sebagai salah satu siklus pembangunan, tahap monitoring dan evaluasi menjadi suatu bagian yang strategis dalam hal menjamin kualitas, ketepatan, dan percepatan pembangunan,” jelasnya.
Dalam mendukung program ketahanan pangan, Pemprov Kalteng melakukan sinergi dan kolaborasi pada berbagai program seperti Food Estate, Cetak Sawah, dan Optimalisasi Lahan.
Selain itu, pemerintah daerah juga menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui kerja sama dengan BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, distributor, dan petani/peternak.
Sementara itu, Pengendali Teknis Tim Pemeriksa BPK RI, Ikawani Girsang, menyampaikan bahwa pihaknya tengah melaksanakan pemeriksaan tematik nasional dengan tema ketahanan pangan. Pemeriksaan ini melibatkan hampir seluruh satuan kerja di BPK RI.
“Dalam pemeriksaan ini, hampir semua perwakilan BPK menurunkan satu tim untuk pemeriksaan di tingkat Pemprov,” jelasnya.
Ia menjelaskan, karena entitas yang diperiksa adalah Bappenas, maka pihaknya didampingi langsung oleh tim dari kementerian tersebut.
“Memang pemeriksaan kami dalam rangka kami melihat bagaimana perencanaan, monitoring, dan evaluasi dilakukan Bappenas untuk program ketahanan pangan,” ujarnya.
Ikawani menambahkan, pemeriksaan juga dilakukan di sejumlah provinsi lain seperti DIY, Jawa Tengah, Aceh, Papua Selatan, dan Sulawesi Utara.
“Untuk menilai efektivitas perencanaan. Yang kami uji petik terkait bagaimana kebijakan program ketahanan pangan, bagaimana penyusunan program, bagaimana pelaksanaan dan koordinasinya dengan Kementerian PPN/Bappenas, pelaksanaan Food Estate, serta pemantauan dan evaluasi program ketahanan pangan,” paparnya. (asp)
