BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mencatat lonjakan performa signifikan pada sektor perbankan umum di wilayah setempat.
Hingga Februari 2026, aset Bank Umum di Bumi Tambun Bungai berhasil menembus angka Rp95,83 triliun, tumbuh 10,97 persen secara tahunan atau year-on-year/yoy.
Kepala OJK Provinsi Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, mengungkapkan bahwa pertumbuhan positif ini dibarengi dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp51,34 triliun dan penyaluran kredit yang tumbuh hingga Rp54,53 triliun.
Menariknya, denyut ekonomi Kalteng masih sangat bergantung pada sektor domestik, di mana kredit konsumtif dan sektor rumah tangga menjadi penyerap fasilitas terbesar.
“Jenis penggunaan kredit pada posisi Februari 2026 masih didominasi oleh kredit konsumtif yaitu sebesar Rp21,54 triliun atau 39,51 persen dari total kredit,” jelas Primandanu dalam kegiatan media update triwulan I Batang Garing, Selasa (31/3/2026),
Data OJK memotret bahwa sektor rumah tangga menyerap Rp21,21 triliun (38,89 persen) dari total kredit, disusul oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp16,66 triliun.
Berdasarkan jenis usaha, penyaluran kredit masih didominasi oleh segmen non-UMKM sebesar 66,39 persen.
Namun, di balik kegemilangan Bank Umum, sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) di Kalteng justru mengalami koreksi.
Aset BPR menyusut 11,12 persen menjadi Rp2,16 triliun, sementara penyaluran kreditnya terkoreksi tajam hingga 31,77 persen. Fenomena ini dipicu oleh adanya migrasi dana nasabah ke bank umum.
Terkait rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) pada BPR yang merangkak naik ke angka 6,67 persen, Primandanu memberikan catatan bahwa secara nominal, jumlah kredit macet sebenarnya menurun dari Rp100,03 miliar menjadi Rp92,09 miliar.
“Meskipun demikian, secara umum kinerja keuangan BPR di Kalimantan Tengah secara keseluruhan masih relatif stabil dan terjaga,” pungkas Primandanu.
Guna menjaga resiliensi sistem keuangan daerah di tengah dinamika global, OJK Kalteng berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan akses keuangan tetap inklusif hingga ke pelosok desa.
Hal ini diharapkan mampu mengoptimalkan peran sektor keuangan sebagai tulang punggung ekonomi.
“Upaya ini diharapkan dapat semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan serta mengoptimalkan peran sektor keuangan sebagai pilar utama dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya. (asp)