BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota Komisi XIII DPR RI, Al Muzzammil Yusuf, menegaskan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam menertibkan aktivitas pertambangan yang bermasalah.
Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengimplementasikan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang dirangkaikan dengan Halalbihalal bersama pengurus PKS se-Kalteng, di Ballroom Hotel Luwansa, Palangka Raya, Sabtu (4/4/2026).
Muzzammil menekankan bahwa kekayaan alam, termasuk yang ada di Kalimantan Tengah (Kalteng), harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir golongan.
“Pasal 33 ayat 3 kan. Bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu kan amanat Undang-Undang Dasar 45 yang juga dijalankan oleh Presiden,” ujar Muzzammil.
Ia menyoroti praktik pertambangan yang selama ini hanya mengeruk keuntungan pribadi tanpa memberikan kontribusi nyata bagi negara, terutama dalam hal ketaatan membayar pajak.
Menurutnya, penegakan hukum di sektor ini sangat krusial untuk memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kalau ada tambang yang bermasalah, sekian lama dia mengeruk hasil untuk kepentingan dia sendiri, ya ini memang pemerintah harus tertibkan. Ini kan untuk kepentingan bukan kepentingan satu golongan, seluruh anak bangsa 280 juta ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, legislator Komisi XIII ini menyatakan bahwa kekayaan alam di Kalimantan Tengah harus menjadi motor penggerak kesejahteraan bagi masyarakat lokal di Bumi Tambun Bungai.
“Ya saya kira kita mendukung segala penegakan hukum, segala upaya untuk menjadikan kekayaan alam kita ini sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Termasuk di Kalteng karena ini wilayah Kalteng, tentu kemakmuran warga Kalimantan Tengah,” pungkas Muzzammil. (asp)