BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengimbau seluruh pelaku usaha di wilayah setempat untuk bersikap kooperatif selama pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026.
Keterbukaan pelaku usaha dalam memberikan data dinilai sangat krusial bagi pemerintah untuk merancang kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.
Kepala BPS Provinsi Kalteng, Agnes Widiastuti, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan momentum penting untuk memotret peta kekuatan ekonomi daerah, termasuk sektor UMKM dan ekonomi kreatif.
“Saya minta masyarakat dan pelaku usaha menerima petugas, menjawab pertanyaan dengan jujur, sehingga datanya nanti akan kembali ke masyarakat juga bagaimana pemerintah menyusun kebijakan terkait informasi yang kami peroleh dari masyarakat,” ujar Agnes usai upacara Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026 di halaman kantor BPS setempat, Kamis (9/4/2026).
Agnes menyayangkan jika masih ada pelaku usaha yang enggan menerima kedatangan petugas. Menurutnya, penolakan tersebut akan mengakibatkan hilangnya data penting yang seharusnya menjadi dasar pengembangan dunia usaha itu sendiri.
“Saya harap tidak adalagi petugas kami ditolak karena kalau ditolak, itu sedih Pak. Enggak ada informasi berapa sih produksi suatu perusahaan ini, berapa tenaga kerjanya, nah itu kan. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan usahanya. Itulah kita catat semua sebenarnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjamin bahwa data yang dikumpulkan akan dikonversi menjadi kebijakan pembangunan yang berpihak pada kemajuan dunia usaha di Indonesia, termasuk di Bumi Tambun Bungai.
“Jadi data kami akan kami kembalikan dalam bentuk kebijakan nanti pemerintah melaksanakan pembangunan untuk memajukan bagaimana UMKM, ekonomi kreatif, dan sebagainya,” tambah Agnes.
Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2026. Guna memastikan keamanan dan kenyamanan responden, Agnes mengingatkan masyarakat untuk mengenali identitas resmi petugas lapangan.
“Cirinya mereka (petugas) mengenakan rompi dan nametag,” ungkapnya.
Dengan adanya sinergi antara pelaku usaha dan BPS, diharapkan potret ekonomi Kalteng dapat tergambar secara akurat, sehingga program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. (asp)