BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPA) untuk berperan aktif dalam menekan angka pernikahan dini, khususnya di pelosok Bumi Tambun Bungai.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Duwel Rawing, saat dibincangi wartawan di gedung dewan, Kamis (29/4/2021). Menurutnya, trend peningkatan angka pernikahan dini lebih banyak terjadi di pelosok karena minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan.
“Selama ini, trend peningkatan angka pernikahan dini lebih banyak terjadi di pelosok karena minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan serta minimnya sosialisasi dari dinas/instansi terkait. Oleh karena itu, Komisi III mendorong DPPA untuk menggencarkan sosialisasi dari dampak pernikahan dini,” ucapnya.
Wakil rakyat dari daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, pemikiran masyarakat pelosok lebih tersentralisasi pada menyambung hidup setelah lulus pendidikan tingkat dasar atau menengah, dibandingkan menempuh jenjang pendidikan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup.
Sehingga, pendidikan dianggap bukanlah prioritas utama bagi masyarakat pelosok dan hal tersebut akan sangat berdampak pada peningkatan angka pernikahan dini.
“Fakta saat ini, pendidikan bukanlah prioritas utama masyarakat pelosok. Yang penting mereka bisa membaca, menulis dan berhitung, sudah dirasa cukup. Pola pemikiran inilah yang harus diubah agar masyarakat bisa memprioritaskan pendidikan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Selain itu, prioritas pendidikan juga berdampak positif dalam menekan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kerap terjadi akibat masalah perekonomian. Sehingga, perlu digencarkan sosialisasi terkait pentingnya pendidikan bagi masyarakat di pelosok.
“Pendidikan juga berdampak positif dalam menekan KDRT yang kerap terjadi di pelosok, khususnya bagi kaum perempuan dan anak di bawah umur. Karena tingkat pendidikan mampu mengubah pemikiran masyarakat dan di samping perlunya menggencarkan sosialisasi bagi masyarakat pelosok. Sehingga kita harapkan hal ini bisa menjadi prioritas dinas/instansi terkait,” pungkasnya. (ega)
