BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten menggencarkan peningkatan Sarana Prasarana (Sapras) Perpustakaan Desa (Perpusdes) di pelosok Bumi Tambun Bungai.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Duwel Rawing, saat dibincangi wartawan di gedung dewan, Kamis (6/5/2021).
Menurutnya, peningkatan Sapras Perpusdes bisa menjadi alternatif pemerintah dalam menunjang ketersediaan informasi bagi masyarakat khususnya pelajar di wilayah yang sulit terjangkau sinyal dan jaringan internet.
“Faktanya, saat ini masih banyak kawasan atau desa yang belum terjangkau sinyal dan jaringan internet. Hal tersebut tentunya sangat berdampak di sejumlah sektor seperti pendidikan serta ketersediaan informasi, sehingga peningkatan Sapras Perpusdes bisa menjadi solusi pemerintah bagi masyarakat di pelosok dalam menunjang pendidikan serta informasi global,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, pembangunan jaringan di pelosok Kalteng kerap menjadi usulan masyarakat saat kalangan DPRD Kalteng melaksanakan kunjungan ke dalam daerah.
Kendati demikian, usulan tersebut belum bisa direalisasikan oleh pemerintah karena sejumlah kendala. Diantaranya seperti medan menuju Desa yang sulit dijangkau, baik melewati perbukitan serta kawasan hutan yang memiliki pepohonan tinggi. Sehingga upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah menggencarkan peningkatan Sapras Perpusdes sembari melakukan peningkatan infrastruktur berupa akses jalan, untuk memudahkan pembangunan sinyal dan jaringan menuju pelosok.
“Kendala pemerintah dalam membangun jaringan di pelosok saat ini adalah sejumlah desa yang berada di wilayah perbukitan dan dikelilingi hutan dengan pepohonan tinggi. Dua hal tersebut tentunya akan sangat menyulitkan sinyal dan jaringan internet menjangkau desa. Bahkan hal tersebut diperparah dengan sulitnya akses jalan yang belum beraspal. Sehingga solusi agar masyarakat tetap bisa mendapat informasi adalah dengan meningkatkan Sapras Perpusdes,” pungkasnya. (ega)
