BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Kebijakan Pemerintah dalam menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinilai akan berdampak pada sektor ekonomi.
Pengamat Ekonomi Universitas Palangka Raya (UPR), Fitria Husnatarina, mengatakan bahwa apapun kebijakan pembatasan aktivitas atau strategi lainnya berkaitan dengan penekanan laju grafik Covid-19 yang sekarang kita kenal dengan PPKM tentu akan berdampak terhadap aktivitas ekonomi.
“Sekarang kita harus bicara tentang prioritas karena kondisi yang dianggap sangat berbahaya bagi kesehatan. Tapi yang jangan pernah kita lupa bahwa kita harus betul-betul mampu mengukur dampak kebijakan tersebut terhadap sektor lainnya, misalnya aktivitas perekonomian,” ucapnya.
Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kalteng ini juga mengatakan kebijakan seperti ini tidak bisa berhenti pada pemahaman “trade-off” artinya kalau kita fokus kepada kesehatan, maka kita menjadi abai terhadap sektor lainnya, harusnya tetap bisa berjalan secara paralel, walaupun tetap dalam skala prioritas.
“Tentu baselinenya adalah bagaimana semua resource diarahkan dalam gerak langkah dan eksekusi pemerintah daerah yang saling bersinergi antar SOPD, kelembagaan dan organisasi lainnya yang potensial untuk terlibat dan tentunya pelaku usaha dan masyarakat,” sambungnya.
Tujuannya adalah untuk memaksimalkan sumberdaya keuangan dan non keuangan yang dimiliki Pemko dalam penanganan penyebaran covid ini dengan juga tetap membijaksanai sektor-sektor krusial lainnya. (asp)
