BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Jainudin Karim berharap pengadaan listrik hingga sampai pelosok dapat menjadi prioritas pemerintah daerah. Hingga sampai saat ini masih terdapat beberapa desa yang ada disetiap kabupaten di Kalteng masih belum teraliri listrik. Sehingga, kebanyakan desa masih menggunakan genset secara mandiri.
“Terkait permasalahan ini sering kali disampaikan masyarakat pada saat kita melaksanakan reses di daerah. Saya harap masalah ini bisa menjadi prioritas pemerintah,” ujarnya, kemarin.
Dia mendorong Pemprov Kalteng supaya memasukan program listrik masuk desa tertuang dalam RPJMD 2021-2026, agar daerah-daerah yang belum mendapat pasokan listrik tidak menjadi daerah tertinggal.
Seperti halnya beberapa daerah di Kabupaten Barito Utara, Kapuas, Lamandau dan Kotawaringin Timur agar pasokan listrik di wilayah ini bisa mendapat perhatian dari pemerintah. Apalagi di Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur yakni Dusun London dan Desa Hanaut sudah 10 tahun lamanya belum juga teraliri listrik.
“Padahal listrik sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Inilah yang kita khawatirkan apabila terus diabaikan daerah-daerah tersebut bisa semakin tertinggal,” tandasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kalimantan Tengah Wiyatno mengungkapkan, hingga saat ini masih ada sebanyak 117 desa di Provinsi Kalteng yang belum dialiri listrik dari PLN. “Saya sangat prihatin ketika tahu dan mendapatkan informasi bahwa sampai sekarang, masih ada sekitar 117 desa di provinsi ini yang belum dialiri listrik,” kata Wiyatno.
Wiyatno mengharapkan PLN dapat lebih mengedepankan pelayanan sosial kepada masyarakat, khususnya soal biaya atau tarif listrik. Sebab, bila tarif listrik mahal, akan sangat memberatkan masyarakat, terutama yang tinggal di desa dan pelosok-pelosok.
“Kami harapkan di kawasan desa lebih banyak pelayanan sosial. Kalau di kawasan industri, silahkan mengejar keuntungan. Tapi ke masyarakat kecil, lebih baik jangan mengejar keuntungan,” pintanya. (ari)
