BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Kabupaten Kapuas menyabet gelar Juara Kedua Hapakat Award Periode Semester II Tahun 2021 untuk Kriteria Pemerintah Daerah Dengan Kontribusi Terbaik dalam Kegiatan Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Kapuas, Ben Brhim S. Bahat, Bupati Kapuas dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu. Yang didampingi oleh Sekretaris Daerah dan disaksikan oleh beberapa pejabat struktural di Kapuas.
Dalam kesempatan ini, Bupati Kapuas Ben Brahim menyatakan kegembiraan atas torehan prestasi jajarannya. Dirinya berharap apresiasi ini mampu memompa semangat timnya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, termasuk di dalamnya Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
“Saya harap jajaran Pemda Kapuas dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Kanwil DJPb agar pekerjaan dan pelaporan keuangan diselesaikan secara tepat dan lebih cepat,” ujar Ben Brahim, dilangsir dari instagram resmi DJPb Kalteng, Jum’at (18/2/2022).
Pada kesempatan ini juga, dilaksanakan penandatangan Nota kesepakatan guna Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Selain itu, Kepala Kanwil DJPb Kalteng, Hari Utomo menjelaskan bahwa keberadaan Kanwil DJPb di setiap provinsi merupakan penugasan dari Menteri Keuangan, baik dalam kedudukannya selaku pemegang kewenangan Pengelolaan Fiskal, maupun secara khusus dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara yang dalam kedua kedudukan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab bukan hanya terbatas pada penyaluran dana-dana APBN di wilayah kerjanya.
“Tetapi juga atas berbagai aspek kebijakan fiskal lainnya, seperti penyelenggaraan kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Program, Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD maupun penyelenggaraan Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah yang terkonsolidasi dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan pemerintah secara Internasional sesuai requirement GFS (Government Finance Statistics),” jelas Hari Utomo. (asp)
