BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM), Suhaemi menghadiri dan membuka kegiatan Coaching Clinic 6 Implementasi SSK Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Kabupaten Barito Selatan dan Sukamara yang dilaksanakan di Aula Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Jum’at (24/6/2022).
Dalam kesempatan itu, Suhaemi menjelaskan, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) ini merupakan program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari Pusat hingga ke daerah, melibatkan seluruh pihak dari kalangan pemerintah dan non-pemerintah di seluruh tingkatan pemerintahan.
Program ini dilakukan secara bertahap yang melibatkan pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dimaksudkan untuk pengarusutamaan pembangunan sanitasi agar pembangunan dan layanan sanitasi dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
Sementara itu, terkait dengan kegiatan Coaching Clinic 6 yang dilaksanakan ini sebagai bagian dari kegiatan Milestone 4 implementasi SSK yang dilaksanakan oleh Kabupaten Barito Selatan dan Sukamara, sebagai tahapan tindak lanjut dari kegiatan milestone 1,2,3 implementasi SSK yang telah dilaksanakan tahun 2021 dengan pendampingan dari pusat.
“Adapun saat ini tahapan kegiatan pendampingan implementasi SSK yang dilakukan pada 2 kabupaten tersebut, telah menyusun program kegiatan dan pendanaan indikatif jangka menengah pembangunan bidang sanitasi dan penyehatan lingkungan, melaksanakan kegiatan layanan sanitasi skala terbatas, dan saat ini sedang melakukan kegiatan skala penuh serta monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan,” ucap Suhaemi.
Ia juga membeberkan, pertemuan ini dimaksudkan untuk mendapatkan input/masukan dan saran dari Pokja PPAS provinsi dan pusat terhadap progres kegiatan Milestone 4 implementasi SSK yaitu layanan skala penuh di Kabupaten Barito Selatan dan Sukamara berdasarkan paket kebijakan yang telah disusun pada tahapan sebelumnya.
“Untuk itu saya harapkan peran aktif Pokja provinsi dan pusat untuk memberikan input atau masukan dan saran,” tambah Suhaemi.
Berkenaan dengan pertemuan tersebut juga, Suhaemi juga mengatakan, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti, yakni agar Pokja Provinsi agar secara aktif melakukan pemantauan terhadap penjaminan kualitas dokumen SKK dan pengawalan perencanaan program kegiatan pembangunan sanitasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta pemantauan proses implementasi terkait program pembangunan sanitasi dan penyehatan lingkungan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota.
Selanjutnya, program kegiatan terkait dengan sanitasi dan penyehatan lingkungan yang ada dalam dokumen SSK harus masuk dalam dokumen perencanaan daerah RPJMD, RKPD, dan diimplementasikan dalam penganggaran pada Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai kewenangannya. Kebutuhan pendanaan tercermin dalam APBD Provinsi maupun Kabupaten atau Kota sesuai dengan kewenangannya, serta berkolaborasi dengan sumber pendanaan lainnya seperti APBN, DAK, Dana Desa maupun swasta/masyarakat/CSR.
“Perlunya meningkatkan komitmen serta peran serta Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Sukamara dalam penganggaran bidang perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi pada APBD kabupaten/kota,” imbuh Suhaemi.
Selain itu, sambungnya, Pokja PPAS/PKP/AMPL/Sanitasi Kabupaten Barito Selatan dan Sukamara agar menyampaikan laporan hasil kegiatan implementasi SSK kepada Pokja PPAS nasional, provinsi dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, serta menginput hasil kegiatan implementasi tersebut ke dalam website Nawasis, berdasarkan tahapan milestone, dengan cara menggunggah output kegiatan milestone sesuai dengan tahapan proses pendampingan implementasi SSK. (asp)
