BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Palangka Raya, Noorkhalis Ridha menilai, kebijakan baru untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar dengan aplikasi MyPertamina mempersulit masyarakat.
“Sistem penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian Pertalite dan solar menurut saya kurang tepat. Justru ini menambah keribetan di masyarakat untuk memperoleh haknya,” katanya, Senin (4/7/2022).
Dia menambahkan, era teknologi sekarang ini harusnya membuat semua serba mudah, tapi ini malah dibuat ribet. Walau kebijakan ini untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, tapi tujuannya belum jelas.
Politisi PAN itu lalu mempertanyakan, siapa yang bisa mendaftar di sistem MyPertamina, apa kriterianya, bagaimana pertamina tahu yang mendaftar ini adalah mereka yang berhak dan apakah ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi pembandingnya.
Sementara itu, saat hari pertama pendaftaran MyPertamina dibuka pada 1 Juli kemarin situsnya bahkan tidak dapat diakses. Banyak yang menyesalkan dengan kondisi eror pada aplikasi tersebut.
Sekretaris Komisi A DPRD itu berharap pemerintah melalui kementerian terkait dapat mengevaluasi kebijakan tersebut. Dia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada distribusinya agar memenuhi semua kebutuhan masyarakat. (oje)
