BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Balai Pengelola Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya melaksanakan kegiatan bimbingan teknis mengenai Peranan PBPH dalam pencapaian target INDONESIA’S FOLU NET SINK 2030, yang digelar di Ballroom Hotel Bahalap, Palangka Raya, Senin (15/8/2022)
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPHP Wilayah X Palangka Raya, Tony Rianto dalam sambutannya mengatakan, bahwa seiring dengan apa yang telah dinyatakan Presiden RI dalam forum COP ke-26 di Glasgow tentang komitmen Indonesia dalam melakukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan yang tertuang dalam dokumen updated Nationally Determined Contribution (NDC), dimana target Indonesia dalam penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 adalah sebesar 29% dengan national effort atau usaha sendiri, dan 41% dengan dukungan internasional.
“Jadi target Indonesia dalam penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2030 adalah sebesar 29 persen dengan usaha sendiri, dan 41 persen dengan dukungan internasional,” ucapnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa pengurangan emisi GRK didukung utamanya oleh pengendalian emisi GRK adalah sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan/penguatan karbon pada tahun 2030, dengan pendekatan karbon net sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Indonesia’s Forestry and Other Land Use Net Sink 2030).
“Dibanding sektor lain, sektor kehutanan memiliki porsi terbesar didalam target penurunan emisi GRK yaitu sebesar 59,76% di tahun 2030. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030,” ungkap Tony.
Selain itu, dirinya juga menjelang, bahwa FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai dimana tingkat serapan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi.
Ia juga menerangkan, ada 12 Rencana Operasional untuk arahan pelaksanaan aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030 berdasarkan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu seperti Pencegahan Deforestasi Mineral, Pencegahan Deforestasi Gambut RO 3. Pencegahan Deforestasi Konsesi, Pembangunan Hutan Tanaman, Penerapan Pengayaan Hutan Alam, Penerapan RIL C, Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi, Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi, Pengelolaan Tata Air, Pelaksanaan Restorasi, Perlindungan Areal Konservasi Tinggi RO dan Pengelolaan Mangrove.
“Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, hampir seluruh target RO di Provinsi Kalimantan Tengah berada dalam areal kerja PBPH, sehingga tentunya PBPH khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah memegang peranan penting untuk mewujudkan program nasional ini,” terang Tony.
“Mengingat pentingnya kerjasama dalam setiap lini untuk mendukung dan mewujudkan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, maka kegiatan Bimbingan Teknis bagi PBPH (Peranan PBPH dalam Pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030) ini menjadi penting untuk dilaksanakan. Kami mengharapkan para peserta dapat memanfaatkan waktu sebaik baiknya untuk mengikuti acara ini hingga selesai,” demikian Tony. (asp)
